Bumi Turang

Dampak Covid 19: Cerita Seorang Pedagang Mengeluh Soal Ekonomi dan Bantuan Pemkab Karo

Petunjuk7.com - Seorang Pedagang nenas keliling di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara mengeluh selama dampak virus corona atau Covid 19 melanda di Indonesia, termasuk Kabupaten Karo.

Sebagai pedagang, aksesnya mulai dibatasi untuk menjajakan barang dagangan yang biasanya setiap hari berkeliling menuju ke desa - desa. Sejak Covid 19 rejekinya apes.

Pasalnya, saat ini setiap desa dijaga ketat oleh aparat desa. Warga luar desa dibatasi masuk. Sehingga terdampak kepada ekonomi keluarganya.

"Kami para pedagang tidak dibenarkan lagi masuk ke desa-desa,"
ungkap Morina Br Sembiring (45) kepada wartawan, Rabu (29/4/2020) di Pajak Singa Kabanjahe.

“Kalau tidak bekerja, apa yang kami makan. Sementara pencaharian hanya berjualan nenas keliling," tutur warga Kabanjahe ini.

Bantuan Pemerintah

Morina mengatakan, para berdagang nenas saat ini hanya diizinkan berjualan di jalan besar. Toh, lanjutnya, bantuan dari pemerintah belum ada ia dapatkan.

"Pun kita telah disiram dengan air yang aromanya pun menyengat hidung, serta mobil yang kami bawa telah disiram hanya dibenarkan berjualan di sepanjang jalan besar," ujarnya.

"Bantuan dari pemerintah belum ada kami terima selama virus corona ini. Kalau berhenti bekerja, apa yang kami makan, sementara anak kami ada 4 orang dirumah yang masih kecil - kecil," beber Morina. (KS).

Sabar...

Soal keluhan warga yang sehari - hari berdagang nenas tersebut, Lurah Laucimba, Dianta Ernala Sembiring S.,PT., dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/4/2020) siang diruang kerjanya, mengatakan, soal bantuan dari pemerintah saat ini tinggal menunggu.

”Sebagaimana arahan pimpinan kepada kita, Verifikasi data untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Laucimba telah selesai dikerjakan, “ sebut Dianta.

Karena lanjut Lurah Laucimba, terkait bantuan tersebut, dari hasil pendataan selama 2 hari kerja, yang dibantu 10 kepala Lorong di Kelurahan Laucimba, dari jumlah Kepala keluarga (KK) sebanyak 3.452, dengan jumlah jiwa sebanyak 13.000 (Tiga Belas Ribu) orang.

Dari jumlah KK yang ada, paparnya, berkisar 60 persen sudah diberikan datanya kepada Dinas Sosial Kabupaten Karo, tidak termasuk pensiunan PNS, TNI, Polri dan BUMN.

"Dari jumlah data yang dikirim, semoga semua warga yang telah terdata bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah selama Covid -19 masih berjalan," kata Dianta.

“Sekali lagi saya sampaikan, bahwa data verifikasi warga kelurahan Laucimba telah diterima Dinas Sosial Kabupaten Karo. Untuk hasilnya, sabar. Semoga cepat terealisasi," tandas Lurah Laucimba.

Untuk itu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Karo, Benyamin Sukatendel, saat dimintai konfirmasinya terkait masalah bantuan dari pemerintah tersebut sedang tidak berada ditempat.

“Kadis sedang rapat di kantor Bupati, kata Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karo, Indra Sebayang, SH., ditemui wartawan, Rabu (29/4/2020) di ruang kerjanya di Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe.

Indra Sebayang memberikan informasi soal data verifukasi.

"Benar, data Verifikasi dari setiap kelurahan se Kabupaten Karo, telah kita terima sebagaimana dulu arahan dari Gubernur Sumatera Utara. Secara gelobal. 42.223 KK, telah diterima datanya, seingat saya semua berkas telah ditandatangai oleh Bupati Karo pada 10 April 2020," katanya.

Indra Sebayang mengarahkan wartawan untuk menanyakan data tetsebut ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kabupaten Karo.

"Oleh karena itu, data yang kami telah berikan ke kantor Gugus di Jalan Kapten Selamat Ketaren Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Coba konfirmasi kesana," katanya.

Tidak Bisa Double

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Pelaksana Tugas (Plh) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kabupaten Karo, Martin Sitepu, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/4/2020) melalui via ponsel membenarkan sudah menerima data dari Dinas Sosial Kabupaten Karo.

"Data hasil verifikasi dari Dinas Sosial telah kita terima hari ini, Rabu (29/4/202). Namun perlu kami tegaskan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa dauble. Contoh, kalau mereka telah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berupa bantuan lainya, tidak bisa menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami akan memanggil seluruh Kepala Desa maupun Lurah untuk memastikan data verifikasi. Apakah data tersebut tidak dauble. Diperkirakan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Senin (4/5/2020)," kata Martin.


Laporan:KS