Bumi Turang

Cerita Orang Tua yang Anaknya Sekolah Swasta di Karo Mulai Mengeluhkan Tentang Ini...

Petunjuk7.com - Sebagian para orangtua siswa/siswi bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) status swasta di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara mulai mengeluh tentang pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus membayar penuh, kendati saat ini masih dalam proses belajar di rumah.

Pasalnya, mereka mengeluhkan tidak ada potongan yang diberikan pihak sekolah, padahal mereka dididik oleh orangtua di rumah, bukan oleh guru.

Demikian dikatakan oleh orangtua siswa, di Kabanjahe yang bernama Rina Br Sembiring (45), kepada wartawan, Senin (16/11/2020) mengungkapkan, dia bersama para orangtua lainnya merasa dibebankan dengan adanya metode belajar di rumah yang menggunakan dalam jaringan (daring) atau online dan dibimbing langsung oleh orangtua.

Kata dia, orangtua menyekolahkan anaknya untuk diberikan pembelajaran formal dari seorang guru yang ahli di masing - masing bidang.

Namun, yang lebih membebankan, sebut dia, belajar di rumah bukannya meringankan beban dari segi biaya, melainkan menambah biaya dan beban orangtua yang seharusnya bisa bekerja.

"Kalau untuk biaya ini bertambah. Harus beli kuota, punya HP (handphone) minimal Android. Selain itu, yang paling berat harus membayar SPP setiap bulan tanpa ada potongan," ungkap Rina. 

Rina mengatakan, setidaknya pihak sekolah bisa memberikan keringanan kepada para orangtua siswa/idengan memberikan potongan uang SPP untuk digunakan pembelian kuota.

Sebab, selama ini uang SPP digunakan untuk operasional sekolah dan membayar gaji guru honorer.

"Dengan belajar di rumah seperti ini kan gak full siswa dapat pembelajaran. Jadi harusnya ada keringanan bagi kami yang kena imbas Covid-19," imbuh Rina.


Senada Rina Br Sembiring, Eka Br Ginting juga mengeluhkan hal yang sama. Dia menginginkan ada keringanan dari pihak sekolah swasta tempat anaknya mengenyam pendidikan.

Apalagi dirinya sudah dirumahkan sejak pandemi Covid-19 ini terjadi.

"Paling tidak ada keringanan. Saya sendiri dirumahkan, harus membayar SPP full, sekarang harus beli kuota. Mau kerja lain gak bisa ninggalin anak karena harus dibimbing. Jadi ini harusnya tugas guru kita ambil alih," keluh Eka.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Komisi A Dodi Sinuhaji mendorong pemerintah segera mencari solusi terkait polemik ini.

Saat ini, kata dia, sekolah swasta dan orangtua siswa bimbang dengan kondisi Covid-19. Di sisi lain, pihak sekolah swasta juga membutuhkan operasional dan membayar gaji guru.

"Sementara orangtua siswa juga berat dengan pendapatan mereka yang memang menurun." Sebut Dodi kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Satu-satunya cara kata dia pemerintah harus mengambil tindakan terkait hal ini.

"Kami juga lihat keduanya berat di masa pandemi Covid-19 ini. Nah, di sinilah pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan. Apakah berkomunikasi ke pusat atau ke propinsi. Harusnya ada subsidi bagi mereka yang memiliki anak belajar di rumah," ujar Dodi dari Fraksi PDI Perjuangan ini  yang akrab dipanggil Sinuhaji  ini.

Dia menambahkan, pemerintah harusnya bisa membagi anggaran untuk mensubsidi mereka (para orang tua siswa/i).

Saat ini, kata Dodi , anggaran bansos (bantuan sosial) eksekutif dan legislatif masih belum diturunkan. Yang bisa digunakan sebagian untuk digunakan sebagai subsidi mereka selama pandemi dan belajar di rumah.

"Pemerintah juga harus aktif mencari solusi. Kalau dibiarkan akan menjadi polemik," imbuh Anggota DPRD Kabupaten Karo ini. (KS).