Bumi Turang

Begini Kata Warga, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Soal Penataan Kota yang Dinilai Sembrawut di Karo

Petunjuk7.com - Dinilai inti Kesemrawutan Kota Kabanajahe dan Kota Berastagi sebagai Ibukotanya Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara sepertinya tidak ada perhatian sama sekali.

Pasalnya, belakangan ini di sejumlah titik lokasi badan jalan baik di kota Kabanjahe maupun di kota wisata Berastagi, pedagang marak mengggelar barang jualannya  di atas badan jalan .M

Melihat itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)Kabupaten Karo dinilai lemah dan tidak tegas untuk menertibkannya, sehingga mengganggu warga yang melintas disana.


“Seharusnya, tim penertiban Satpol PP tegas dan jangan pilih kasih. Yang salah tetap salah, jangan hari ini ditertibkan, besok yang lainnya bebas berjualan di tempat terlarang. Berarti mereka 'loyo' dan tidak tegas sama sekali," demikian diucapkan salah  seorang warga Kabanjahe bernisial AL yang sedang melintas di Jalan di sekitar Jalan Vetran Berastagi kepada wartawan, Minggu (15/11/2020) sekitar Pukul 11:30 WIB.

Dikatakannya,bahwa belakangan ini sejumlah ruas badan jalan termasuk trotoar di kota Kabanjahe dan Kota Berastagi  banyak yang beralih fungsi.

Hal seperti itu bisa dilihat di Jalan Vetran Berastagi dan bukan lagi cuma trotoar yang 'dicaplok' jadi tempat jualan bahkan badan jalan.

"Demikian juga lanjutnya di Jalan Pasar banyak oknum warga memanfaatkan badan jalan sarana berjualan," ungkap AL.

"Hal yang sama bisa disaksikan di Jalan Vetran Berastagi dan Jalan Abdul Kadir Kabanjahe Letnan Abdul Kadir, dan lainnya . Hampir di semua ruas jalan yang menyalahi bisa kita lihat. Anehnya, hal seperti itu tidak menjadi perhatian Sat Pol PP Kabupaten Karo termasuk Dinas Perizinan Pemkab Karo. Tak pelak lagi banyak yang bilang kota ini layaknya “kota  semrawut," terangnya.

Hal yang sama dikatakan salah seorang pedagang di Jalan Vetran Berastagi . Pedagang yang enggan menyebutkan identitasnya itu, berinisial SG, menuding keras Sat Pol PP Kabupaten Karo pilih bulu. Karena ungkapnya, da yang ditertibkan, ada lagi yang tidak ditertibkan.

“Anehnya, yang lain bisa berjualan sembarangan, sementara yang lainnya tidak bisa, berarti ini peraturan asal-asalan,” ungkap SG kepada wartawan, bersama sejumlah pedagang lainnya.

Demikian juga lanjutnya, di Jalan Utama kota wisata Berastagi. Kesemrawutan kota Berastagi dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sembarang tempat tidak menjadi perhatian Sat Pol PP Kabupaten Karo.

“Mereka (Sat Pol PP-red) tidak berdaya menertibkan para PKL yang semena-mena berjualan memanfaatkan trotoar dan badan jalan, hal ini supaya menjadi perhatian serius Bupati Karo,” beber SG.

"Karena biar bagaimana pun, jika anak buah Bupati tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya, Bupati Karo lah yang menjadi sasaran kritikan warga. Kalau tahu stafnya tidak mampu, ya diganti saja, jangan dilama- lamakan. Kalau saja, Kepala Sat Pol PP-nya kreatif bisa saja berkolaborasi dengan Dinas Perizinan maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Jangan hanya diam tanpa ada upaya menertibkan. Selaku penegak dan pengawal Peraturan Daerah (Perda), harusnya Sat Pol PP gencar melakukan penertiban dan penegakan aturan," nilai SG.

Ditambahkan SG, selain mengganggu lalu lintas, keberadaan pedagang yang memanfaatkan badan jalan kembali menambah kesemrawutan dalam kota Kabanjahe, Tigapanah, Merek dan Berastagi yang menjadi lintasan Jalan nasional di Kabupaten Karo.

Sebab, tuturnya, para pedagang dengan mudah menambah lapak daganganya di atas badan jalan, termasuk penyalahgunaan trotoar.

"Semestinya hal-hal seperti ini yang perlu ditertibkan secara rutin, sehingga kawasan jalan, nyaman, tertib, bersih dan tidak semrawut," tegas SG.

Ditempat terpisah, Hendrik Tarigan selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Karo, Hendrik Tarigan, ketika di konfirmasi wartawan, Minggu (15/11/2020), terkait masalah tersebut mengatakan, " lima beberapa minggu yang lewat sudah pernah kita tertibkan," katanya.

"Mungkin Abang pun tahu. Cuma mungkin karena situasi sekarang karena kita mau melaksanakan  Pilkada (pemilihan kepala daerah). Kita pun harus juga kita jaga agar tidak ada bibit bibit gejolak, bukan berarti kita izinkan mereka berjualan di sembarang tempat. Itu pasti kita tertibkan, tapi mungkin dengan cara persuasif," ucap Hendrik Tarigan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba terkait masalah tersebut. Ia mengakui bahwa memang rencana penataan di kawasan Jalan Vetran akan ditata kembali.

"Segera kami benahi kembali, dan segera saya perintahkan Korlap (kordinator lapangan) untuk menertibkan pedagang yang berada di lokasi parkir. Dan rencananya nanti akan kita patroli setiap hari agar tidak berulang - ulang," katanya. (KS).