Bupati dan Tim Monev Dengarkan Penyampaian BPBP Karo Soal Penanganan Gunung Sinabung

Petunjuk7.com - Bupati Kabupaten Karo Terkelin Brahmana SH bersama
perwakilan Monev Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE selaku Dansatgas Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari Kabupaten Karo Gloria Sinuhaji, SH., MH.,
, Danyon 125 /SMB, Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka polres Tanah Karo, Kepala BPBD Propinsi Sumatra Utara, Riadil Akhir Nasution, Kepala BPN Kabupaten Karo Rosalina Tamba, OPD Kabupaten Karo mengadakan rapat kordinasi terkait pelaksanaan evaluasi dan monitoring penanggulangan pasca bencana erupsi gunung Sinabung, bertempat di dilantai II kantor Bupati Kabanjahe, Senin (18/2/2019) Pukul 11.00 WIB.

Bupati Kabupaten Karo, Tarkelin Brahmana, menyampaikan, rapat ini perlu diuraikan terkait laporan segala sesuatu-nya oleh pihak BPBD Kabupaten Karo, pasca Erupsi gunung Sinabung.

"Agar pihak pemangku kepentingan lainnya yang hadir saat ini dapat mendengar, mengetahui, dan mengevaluasi sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait nantinya, " sebutnya Bupati Karo.

"Mulai relokasi tahap I (Siosar) , tahap II (Mandiri) dan tahap II (Mandiri) lanjutan, relokasi tahap III (Siosar) segera jelaskan dan paparkan," pinta Bupati Karo.

Kalak BPBD Kabupaten Karo, Ir Martin Sitepu memaparkan soal kegiatan yang sudah dilaksanakan.

"Kami akan memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait desa menerima manfaat, waktu, jumlah dana," sebutnya.

Dijelaskan Martin, relokasi tahap I di Siosar yang mencakup Desa Sukameriah, Simacem, Bekerah, terbangun rumah 370 KK dan lahan usaha tani 357 KK dalam waktu tahun 2014-2016.

"Dana yang dikucurkan DSP (dana siap pakai) Rp. 76.576.423.500," terangnya.

Selanjutnya tutur Martin, relokasi tahap II (Mandiri) meliputi desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, Gamber.

"Jumlah terbangun rumah 1.655 KK, lahan usaha tani 1.679 KK, waktu tahun 2016-2018.

"Dana Rp. 190.674.100.000 dari dana hibah RR tahun 2015, dan dana Rp. 41.543.425.000 dari hibah RR tahun 2017," ulasnya.

"Kendala 134 unit rumah dihamparan Gang Garuda belum siap. Karena pengembang/pemborong yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu dan jendela," paparnya.

Kemudian kata Martin, untuk relokasi tahap II (Mandiri) lanjutan meliputi Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, Gamber, yang jumlah 156 KK, lahan usaha tani 179 KK, di 2017-2019.

"Dana Rp 24.200.000.000 hibah RR tahun 2017,dan dana hibah RR tahun 2018 sebesar Rp 4.439.732.000," sebutnya.

"Masalah, masih ada masyarakat yang memilih lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk lahan tapak rumah sebanyak 36 KK, lahan usaha tani 50 KK. Bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak lahan tapak 42 KK, lahan usaha tani sebanyak 83 KK," sebutnya.

Pada relokasi tahap III di Siosar, papar Martin, meliputi Desa Sigarang - garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar, rumah 892 KK, Lahan usaha tani 1.022 KK, di tahun 2018-2020.

"Dengan dana Rp 8.025.000.000 hibah RR tahun 2017 dan daana hibah RR tahu 2018 sebesar Rp 157.278.681.000,929," ulasnya.

"Kendala saat ini, ana yang turun 27 Desember 2018, untuk pelaksanaan diperlukan Peraturan Bupati kembali penguatan dalam perubahan penjabaran APBD, perpanjangan sewa rumah sewa lahan baru turun Desember 2018 untuk 2 bulan. Warga menuntut perpanjangan, sewa rumah dan sewa lahan selama 1 tahun," ungkapnya Kalak BPBD Kabupaten Karo ini.

Menanggapi hal itu, Kolonel Yufti Senjaya mengatakan, setiap permasalahan harus mengutamakan mediasi dengan memanfaatkan pihak Polres, Koramil dan Camat.

"Kepada masyarakat termasuk dan para pengembang," katanya.

Senada Kolonel Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal, SE., mengatakan," kita akan kumpulkan terus keterangan sebagai bukti, agar kita dapat lakukan pengawasan serta pengendalian nantinya," sebutnya.

Menyangkut permasalahan saran Dandim 0205/TK," agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai," pintanta

"Jangan kami disuruh berpikir. Karena kami bukan teknisnya," tegasnya. Tegasnya

Menanggapi hal tersebut, Kajari Kabupaten Karo Gloria Sinuhaji, SH., MH., mengatakan masih adanya terbentur dengan SDM (Sumber Daya manusia).

Sebab ungkapnya, masih mengutamakan kepentingan pribadi.

"Ada yang menjanjikan (permasalahan sosial). Pihak terkait harus turun kelapangan. Kangan hanya diangkat permasalahan didalam rapat, harus ditekan orang yang bersalah agar cepat selesai kalau memang diperlukan," tegas Kajari Kabupaten Karo.

Sedangkan Kepala BPBD Propinsi Sumatra Utara, Riadil Akhir Nasution mengaku selalu siap menangani masalah terkait pengungsi gunung Sinabung.

"BPBD Propinsi selalu siap terdepan untuk mengkordinasikan jika ada hal hal penting yang harus dikordinasikan ke pihak BNPB pusat," kata Riadil Akhir Nasution.

"Pada prinsipnya kita selalu monitor dan melakukan pengawasan, jika diminta kita siap untuk mem- fasilitasi sepanjang ada kewenangan di propinsi," Katanya. (KS/rls).