Petunjuk7.com - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Melayu Ferry Sapma, SH., mengapresiasi aparat kepolisian khususnya Tim Densus 88 menangkap terduga teroris kala itu berada di areal gedung gelanggang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2018 lalu.
Namun kata Ferry Sapma, sangat disayangkan atas peristiwa tersebut, banyak pihak yang mengembangkan opini seolah - olah dinilai pimpinan Universitas yang salah akibat kejadian ini.
"Jangankan universitas, tempat - tempat yang dijaga ketat dengan senjata lengkap dan telah terjamin keamanannya pun berhasil dimasuki oleh teroris. Apalagi hanya kampus yang bebas siapapun boleh masuk. Karena kampus tempat publik, " tutur Ferry Sapma, S.H. kepada www.petunjuk7.com, Selasa (5/6).
Ferry mengajak seluruh pihak untuk berfikir objektif dan tidak melihat persoalan ini dari satu sudut pandang saja.
" Sehingga kita tidak buru - buru untuk menyimpulkan bahwa pimpinan Universitas yang salah, " terang Ferry.
Apalagi, ungkap Ferry, sangat menyayangkan pernyataan Menristekdikti pada tanggal 4 Juni 2018 lalu muncul berita media online terbitan nasional yang menyebut akan memecat Rektor UR dari jabatannya terkait adanya dugaan perakitan bom di Universitas Riau.
"Seharusnya sekelas menteri mestinya bijaksana dalam menyikapi kejadian di UR. Tidak langsung mengancam melakukan pemecatan tanpa dilakukan terlebih dahulu investigasi," tandas Ferry.
Pernyataan Ferry tersebut terkait tanggapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengancam akan memecat Rektor Universitas Riau (Unri) Aras Mulyadi dari jabatannya. Hal itu terkait kegiatan perakitan bom oleh terduga teroris di kampusnya.
"Kemungkinan (pemecatan). Lihat tingkat kesalahannya. Kalau dia adalah pendukung, lain lagi urusannya," ujar Nasir di Jakarta, Senin (4/6) yang dimuat di CNNindonesia.com
Saat ini, Nasir menyebut pihaknya sedang memeriksa Aras secara intensif untuk memastikan apakah temuan terduga teroris di Unri adalah karena kelalaiannya sebagai rektor atau bukan.
"Ini belum kami pelajari. Kami lagi mengumpulkan data dan informasi karena kampus harus betul-betul bebas dari radikalisme. Harus bersih. Tidak boleh lagi," kata Nasir.
Mantan rektor Universitas Diponegoro itu akan memanggil para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk mencegah kasus Unri terulang.
"Nanti tanggal 25 Juni saya akan kumpulkan rektor PTN, direktur, politeknik, kopertis akan saya kumpulkan dan bicara detail bagaimana cara sistem pengamanan dalam kampus," kata Nasir.
Terkait pencegahan radikalisme di kampus, Nasir berencana memasukkan ilmu sosial dasar sebagai kurikulum wajib mahasiswa eksakta dan ilmu alamiah dasar untuk mahasiswa sosial humaniora.
Selain itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menjelaskan pada Pukul 13.30 WIB, Densus melakukan penggeledahan di kampus Unri Fakultas Fisipol, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Polisi juga menemukan bom rakitan di kampus tersebut.
Sementara itu, Aras menyebut pihak kampus sama sekali tidak mencurigai seluruh kegiatan, terutama yang melibatkan alumni di salah satu perguruan tinggi tertua di Riau tersebut.
Atas dasar itu, Aras mengaku sangat menyayangkan insiden tersebut. Terlebih, terduga teroris menggunakan gelanggang mahasiswa untuk menutup jejak pembuatan bom rakitan yang diduga bakal dipakai menyerang DPR dan DPRD Riau. (Endri.L/CNN).