Petunjuk7.com - Pengelolaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pada triwulan pertama Tahun Anggaran (TA) 2018 khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) di setiap instansi terancam masa "Haleon" (susah) dan berimbas pembangunan jalan di tempat.
Demikian dikatakan Plt Bupati Taput Dr Mauliate Simorangkir M.Si. Sehingga terang Plt Bupati, dia sudah membuat surat kepada para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2018.
Mauliate mengatakan, adapun surat tersebut sebagai lanjutan dari instruksi Presiden Nomor 1/2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan surat telegram Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia nomor T.900/072 tanggal 8 Januari 2018 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBD.
Mauliate menginstruksikan, agar seluruh OPD melaksanakan pelelengan dan Pengadaan Langsung (PL) TA 2018 dan sudah harus dilaksanakan Minggu kedua Mei 2018 untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan dana sampai dengan triwulan kedua
Perlambatan
Sedangkan, Intan Mangalawati Harahap SE MSi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Taput melalui staf Eva Julieta Tamba didampingi Jenfrido Lumbantobing merilis, angka perekonomian Taput pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.
Dikatakannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) TA 2016 yaitu 4,12 persen sedangkan TA 2015 sebesar 4,89 persen yang menyebabkan mayoritas lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha informasi dan komunikasi.
Namun demikian pertumbuhan ekonomi di setiap lapangan usaha masih positif.
Dijelaskan, lapangan usaha konstruksi merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,93 persen.
Adapun pertumbuhan lapangan usaha lainnya berturut-turut yakni, usaha pertambangan dan penggalian mencatat sebesar 6,29 persen, lapangan usaha industri pengelolaan sebesar 6,28 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,56 persen.
Sementara lapangan usaha lainnya tercatat pada tahun 2016 yang nilai pertumbuhannya terkecil adalah lapangan usaha jasa pendidikan yaitu hanya 0,07 persen dan lapangan jasa usaha, jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 0,47 persen.
Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terbesar pada tahun 2016 mencapai 46,61 persen, secara rinci disumbangkan oleh subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian sebesar 41,23 persen, perikanan mencapai 0,43 persen dan kehutanan khusus penebangan kayu sebesar 4,95 persen.
Ketika ditanya terkait pertumbuhan ekonomi saat ini, apakah berdampak dengan pengelolaan dan penyerapan APBD yang sampai saat ini berjalan di tempat, ia mengatakan, pada dasarnya akibat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lambat.
Kemudian, industri pengelolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, konstruksi, perdaganagan besar dan eceran, reperasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi serta jasa perusahaan dan lain sebagainya akan berdampak pelambatan.
Selanjutnya saat ditanya bagaimana pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun 2004-2013 dua periode kepemimpinan Torang Lumbantobing (Toluto), pihaknya mengaku bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak mengalami peningkatan.
"Misalnya TA 2004 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,74 persen, TA 2005 mencapai 5,04 persen, TA 2006 mencapai 5,44 persen, TA 2007 mencapai 6,03 persen, Sedangkan TA 2008 mencapai 5,74 persen, TA 2009 mencapai 4,98 persen, TA 2010 mencapai 5,56 persen, TA 2011 mencapai 5,54 persen, TA 2012 mencapai 5,95 persen dan TA 2013 mencapai 5,27 persen.
Dengan demikian solusi untuk mengantisipasi pelambatan pertumbuhan ekonomi di Taput katanya menggali potensi-potensi yang ada.
"Sebenarnya Warning (peringatan) kepada Pemkab Taput bagaimana caranya agar potensi-potensi baik dari lini sektor dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat," ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap kepada petugas-petugas lapangan BPS Taput dapat menyediakan data dan informasi statistik berkualitas yang meliputi, akurasi, relevansi, up to date, lengkap, dan berkelanjutan.
Sebab data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat.
Sumber:Hariansib.co