Kemendagri bersama MABMI: "Jangan Benturkan Masalah Agama di Pilkada Sumut"

Sumatera Utara - Kepala Sub Direktorat Implementasi Kebijakan Politik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) DR. Bangun Sitohang melakukan kunjungan silaturahmi dengan Ketua Umum MABMI Datuk H Syamsul Arifin, Rabu (13/12), bertempat di Kantor MABMI Propinsi Sumatera Utara (Sumut) Jalan Brigjen Katamso Medan.

Dalam pertemuan itu, H Syamsul Arifin dan DR Bangun Sitohang sepakat perlunya membangun kesadaran bersama di Sumut guna mendorong pelaksanaan Pilkada 2018 yang sehat dan jauh dari praktik kampanye hitam apalagi yang memanfaatkan isu agama atau SARA.

"Rakyat di Sumut ini sudah pandai. Jangan coba-coba membenturkan masalah agama. Karena disini kesadaran hidup bersama dalam keberagaman itu sudah tinggi. Jadi masyarakat Sumut tidak mau dibodoh-bodohi dengan kampanye hitam seperti berita-berita hoax. Itu harus sejak dini kita tolak agar tidak terus berkembang," kata Bangun yang juga alumni Fisip Universitas Sisingamangaraja XII (US XII) Medan.

Bangun Sitohang mengungkapkan, dirinya sebagai aparatur di Kemendagri yang membidangi implementasi kebijakan politik dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah di nusantara selalu memanfaatkan waktu dengan bertemu tokoh-tokoh masyarakat setempat.

"Dengan silaturahmi tentu kita bisa saling lebih mengenal dan mendapatkan masukan untuk kepentingan nasional," katanya.

Jangan Menokohi

H Syamsul Arifin juga sependapat dengan Bangun agar secara dini perlu dibangun kebersamaan dari seluruh pihak agar tidak terjadi praktik yang menghalalkan segala cara dalam Pilgubsu 2018.

Sebenarnya, kata Syamsul Arifin, toleransi antar masyarakat yang heterogen di Sumut ini sudah sangat tinggi sejak dahulu. Apalagi di tingkat bawah di tengah masyarakat kesadaran untuk saling menghormati perbedaan sangat tinggi.

Sayangnya, kata Syamsul Arifin yang juga mantan Ketua KNPI Sumut itu, terkadang ada yang disebut sebagai tokoh malah membuat kondisi tidak kondusif dengan membenturkan perbedaan untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan politiknya.

"Tolonglah yang sudah dianggap jadi tokoh di Sumut ini berperanlah sebagai seorang tokoh yang bisa jadi contoh dan panutan. Jangan pula karena merasa dirinya tokoh kemudian menokoh-nokohi rakyat untuk kepentingannya," tegas Syamsul.

Bangun dan Syamsul juga sepakat agar pelaksanaan Pilkada mulai dari tahapan pencalonan, sosialisasi hingga hari "H" pencoblosan dan pengumuman pemenang oleh KPU terselenggara dengan penuh kedamaian dalam suasana persaudaraan.

Keduanya menilai para kandidat calon Gubsu tentu telah diseleksi oleh partai politik pendukung dengan penuh selektif sehingga bakal calon yang dimunculkan tentulah putra-putra terbaik Sumut yang telah teruji dan punya kemampuan dan berkomitmen memajukan Sumatera Utara.

Dengan kenyataan itu, keduanya sepakat agar tidak perlu ada kegiatan-kegiatan yang kontra-produktif seperti kampanye hitam, membuat berita-berita hoax dan membenturkan masalah suku dan agama.

"Sudah saatnya masyarakat Sumut disuguhkan dengan adu program dari para calon gubernur. Jadi para calon dan tim kampanyenya mulailah dari sekarang menonjolkan prestasi yang sudah dicapai dan program yang mau dijalankan," kata Bangun Sitohang yang pernah menjabat Ketua Senat Fisipol US XII pada tahun 1986.

Usai merampungkan perkuliahan di US XII, Bangun Sitohang kemudian mengadu nasib ke Jakarta hingga akhirnya menjadi PNS di Depdagri.

Ia juga sempat digadang-gadang oleh sejumlah elemen masyarakat menjadi salah satu bakal calon Gubsu di Pilkada 2018. Namun dirinya memilih untuk lebih berkonsentrasi dalam tugas-tugasnya di Kemendagri. 

Sumber:Hariansib.co