Lukman Edy: 10 Daerah Akan Terima Alokasi Penambahan Kursi DPR
Foto:republika.co.
Jakarta -- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Pemilu, Lukman Edy, mengatakan ada setidaknya ada 10 daerah yang akan mendapatkan alokasi dari penambahan kursi anggota DPR. Seluruh daerah tersebut berada di luar Pulau Jawa.
"Yang jelas akan mendapat alokasi kursi yakni Riau, Lampung, Kalimantan Barat dan Papua. Keempat provinsi tersebut mendapat tambahan masing-masing dua kursi," ujar Lukman kepada wartawan usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6).
Selain keempatnya, Lukman juga menyebut alokasi penambahan kursi untuk Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Lima provinsi ini masing-masing mendapat tambahan alokasi lima kursi.
"Kita juga upayakan Kalimantan Utara mendapat tiga kursi. Namun, dengan demikian harus mengurangi jumlah kursi Kalimantan Timur. Dengan begitu jumlahnya sesuai dengan total penambahan kursi sebanyak 15," katanya.
Lukman menjelaskan, alokasi dari penambahan kursi memang fokus menyasar daerah-daerah di luar Jawa. Sebab, representasi keterwakilan anggota DPR untuk Jawa sudah mencapai 60 persen.
"Sementara provinsi-provinsi lain di bawah 60 persen representasi anggota DPR- nya sehingga kemudian ada kesepakatan untuk Jawa tidak ditambah. Artinya penambahan 15 kursi itu didistribusikan ke luar Jawa. Jadi semua kekurangan representasi bisa dipenuhi," jelasnya.
Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu bersama Pemerintah akhirnya sepakat untuk menambah sebanyak jumlah 15 kursi DPR. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan alokasi penambahan kursi di DPR belum ditetapkan. Pemerintah hanya mengusulkan alokasi sebanyak lima kursi yang salah satunya diperuntukkan bagi daerah pemekaran baru.
"Kami serahkan alokasi kepada Pansus RUU Pemilu. Sebab, ada pansus yang menginginkan alokasi kursi di luar Jawa, sementara ada yang mengusulkan pengembalian kursi yang sebelumnya diambil," ujar Tjahjo kepada wartawan usai upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6). (republika.co)
