Tiga Wakil Rakyat Ini Sebut Pemkab Karo Harus Tanggap Terkait Warga Disebut Positif Hasil Rapid Test
Petunjuk7.com - Tiga (3) orang Anggota DPRD Kabupaten Karo, mengaku kecewa atas kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Karo.
Pasalnya, mereka menilai informasi yang disampaikan oleh Tim Gugus Tugas tersebut terkait Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terhadap warga yang dilakukan pemeriksaan rapid test awal dinyatakan positif, dinilai terkesan ditutup - tutupi.
Selain itu, para wakil rakyat ini juga menilai miris mendengar informasi dari seorang wanita yang memiliki dua orang anak, saat ini masih dalam keadaan shock pasca suaminya dinyatakan positif berdasarkan rapid test awal.
Sementara menurut penjelasan suaminya si wanita tersebut, sudah dua tahun suaminya keluar - masuk rumah sakit akibat efek dari asma, dan batuk akut.
"Saat ini pasien PDP dari suami Ibu beranak dua, sudah dalam tahapan pengetesan postif atau tidak Covid19, dan biayanya ditanggung Pemkab . Sementara keluarga pasien tersebut di isolasi mandiri tidak bisa beraktifitas. Tanggungan biaya hidup, apakah ada tanggung jawab dari Pemkab, " ujar Anggota DPRD Kabupaten Karo Doddy Sinuhaji bersama Korindo Sembiring dari fraksi Gerindra, Dody Sinuhaji dan M. Rapi Ginting saat memberikan bantuan kepada keluarga yang positif PDP di Kabanjahe, Jumat (17/4/2020).
Selain Doddy Sinuraya yang merupakan Fraksi PDI - P ini, Rapi Ginting mengaku kesal dengan kurang tanggapnya Pemkab Kabupaten kepada kelurga pasien tersebut.
Karena kata Fraksi PAN ini, apapun itu perhatian Pemkab Kabupaten Kabupaten Karo terhadap keluarga pasien tersebut, harus tanggap.
"Selain perkembanga kesehatan mereka begitu juga dengan perekonomian harus ditalangi Pemkab," tegas Rapi Ginting.
"Perekonomian masyarakat semua berbeda, seharusnya Pemkab Karo tanggap hal ini. Mereka isolasi mandiri, tanpa difasilitasi kebutuhan pokok. Apakah kita akan membiarkan mereka mati kelaparan," ketusnya.
Beda Doddy Sinuraya dan Rapi Ginting, Korindo Sembiring toh memiliki penilaia.
"Pemindahan anggaran untuk penangganan Covid19 sudah di acc DPRD Karo, dan anggaran 28 milliar, bukan kecil. Namun sepertinya Tim Gugus Tugas Covid19 Karo terkesan lambat dalam penanganan yang bisa memicu krisis moral, dan depresi ditengah masyarakat," ungkap Korindo.
"Anggaran 28 milliar itu mau dikemanakan. Dimana moral dan hati nurani kita, sementara keluarga korban yang dinyatakan positif PDP harus mendapat kritik sosial di lingkungannya, " tegas Korindo.
Korindo mengaku secara pribadi terenyuh mendengar pengakuan dari pasien yang dinyatakan PDP tersebut.
"Ibu dua anak (keluarga pasien PDP-red) tersebut mengutarakan bahwa untuk membeli air saja mereka sudah tidak diberikan. Tetangga sudah takut berinteraksi. Hanya ada satu kelurga yang ikhlas memberikan air. Belum lagi mereka harus membayar kontrakan, sementara mereka dilarang keluar untuk bekerja," ungkap Fraksi Partai Gerindra ini.
"Pemkab seharusnya lebih peka, walau hasil tahapan belum positif Covid19. Namun keluarga terdampak lah yang paling beresiko di tengah kehidupan sosial. Saya pribadi yang mengunjungi Ibu itu, karena tidak jauh dari rumah mereka, secara spontanitas hadir disini karena mendapat kabar mereka sudah tidak makan selama karantina mandiri. Gugus Tugas Covid 19 Karo harus lebih memperhatikan efek sosial bagi keluarga pasien ditengah masyarakat,:" tegas Korindo.
Pro Aktif
Ketua PPM PC Tanah Karo, Roy Sadeli Tarigan menekankan kepada Pemkab Karo agar pro aktif terkait pencegahan terhadap wabah viirus Covid 19 yang kini kian merebak khusunaya di wilayah Bumi Turang.
"Masyarakat kini butuh perhatian untuk kebutuhan sehari hari, bukan hanya sekedar anjangsana, jangan nanti sudah terjadi baru kita bekerja," tegas Roy kepada wartawan, Jumat (17/4/2020) seraya mengingatkan bahwa adanya informasi di PT WEP yang berada Kuta buluh mendatangkan pekerja tenaga kerja asing dari dari Korea.
"Apakah sudah dilakukan jsolasi atau lemeriksaan terhadap pekerja tersebut," tutup Roy seolah - olah bertanya kepada wartawan.
Laporan:KS
