Presiden Jokowi: Aturan Keuangan Negara Jangan Berdasar Kecurigaan

Petunjuk7.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi).menegaskan, aturan keuangan negara jangan berdasarkan kecurigaan sehingga menambah aturan saat membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
   
"Saya berpiikir jangan-jangan aturan dibuat karena kita berpikir aturan-aturan itu dengan curiga, 'negative thinking', tapi kita lihat sudah ada aturan 'bapak ibu'-nya, ada juga anak-cucu sampai 123 aturan saja masih banyak yang lompat pagar, yang ditangkap KPK juga banyak," kata dia, di Istana Negara, Jakarta pada Selasa.

Acara tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia sekaligus Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
   
"Apa artinya? Pagar yang kita buat setinggi-tingginya, yang kita buat bertumpuk-tumpuk, tidak ada gunanya, karena orientasinya seharusnya akuntabilitas, efieisiesni, orientasi hasil dan kecepatan sehingga jangan kita punya sistem akuntansi yang hanya membuat kita menghemat biaya langsung tapi juga memperbesar opportunity cost," kata dia.
   
Opportunity cost yang dimaksudkan adalah biaya yang harus ditangung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan (atau tidak memilih) peluang yang lain.
   
"Penundaan, kelambanan, ketidakberanian kita berinovasi adalah opprtunity cost yang sangat besar (dengan diterapkannya aturan keuangan yang panjang), jangan sampai demi akuntabilitas dan efisiensi yang besar, kita harus menanggung 'opportunity cost' yang sangat mahal dan kehilangan kesempatan berinvoasi," kata dia.
   
Ia pun meminta agar IAI menyiapkan prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi.
   
"Tidak usah banyak-banyak prosedur, tapi bagaimana bisa memotong agar bisa cepat, karena menurut saya, prinsip akuntansi kan cepat, murah, aman. Bukan berorinetasi pada prosedur yang berbelit-belit," tegas Presiden.
   
Ia pun mempertanyakan siapa yang memulai standar akuntasi yang berbelit-belit itu.
   
"Saya tidak tahu yang dulu memulai siapa? Yang jelas ini menteri keuangan, tapi bukan menteri keuangan yang sekarang saya tahu, menteri keuangan yang sekarang sudah berusaha memotong-motong agar bisa  sistemnya segera," kata Jokowi, sambil menunjuk Mulyani, yang kemudian tertawa lepas dengan penunjukkan Jokowi itu.

Sumber:Antaranews.com
Editor:Hap