Kepsek SMA N 1 Simpang Empat Felix Akarista Spd Bantah Lakukan Pungutan Yang Tidak Sesuai Pergub Nomor 21 Tahun 2026

Petunjuk7.com, KARO [ Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang pembatasan pungutan di lingkungan sekolah negeri menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi orang tua siswa dari kalangan kurang mampu.

Dalam aturan tersebut, sekolah menengah atas (SMA) negeri, sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, dan sekolah luar biasa (SLB) negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara tidak diperbolehkan lagi menetapkan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Meski demikian, pihak sekolah maupun komite sekolah masih diberikan ruang untuk menerima sumbangan dari orang tua atau wali murid. Namun, sumbangan tersebut harus bersifat sukarela, tidak boleh ditentukan nominalnya, serta tidak dapat diwajibkan secara rutin setiap bulan.

Belakangan ini, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Simpang Empat menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya pungutan terhadap siswa dengan nominal minimal Rp 95.000 setiap bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak sekolah diduga memberikan daftar kepada siswa-siswi terkait pembayaran sumbangan dengan nominal paling sedikit Rp95.000 per bulan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kepala SMA Negeri 1 Simpang Empat, Felix Akarista Spd membantah adanya pungutan yang bertentangan dengan ketentuan Pergub Nomor 21 Tahun 2026.

“Kami melaksanakan dan menerapkan sesuai aturan Pergub Nomor 21 Tahun 2026. Tidak ada pungutan yang ditentukan nominalnya serta tidak diwajibkan membayar setiap bulan secara rutin. Adapun sumbangan yang dilakukan sesuai dengan pergub adalah sumbangan sukarela,” ujar Felix Akarista Spd. 

 

Laporan: Surbakti