Diskusi RPBD Bersama Aktivis: Masalah Desa di Riau Harus Muncul ke Permukaan

Pekanbaru - Rumah Pergerakan Bangun Desa (RPBD) mendadakan diskusi bersama para kelompok aktivis di Riau membahas tentang seputar masalah - masalah yang ada di desa, Minggu malam, (20/8/), bertempat dihalaman kantor RPBD di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru.

Adapun diskusi bersama, mengusung tema: dinamika dan problematika dalam pembangun desa di Provinsi Riau.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif Apdesi Propinsi Riau, M Faisal Aswan dan Direktur LBH Apdesi Riau Gusti Randa sebagai Pemateri serta kelompok Aktivis Mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru.

LBH Apdesi Riau Gutri Randa mengatakan, permasalahan - permasalahan yang sedang terjadi di desa adalah rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran yang dikucurkan ke desa.

" Sehingga banyak terjadinya pelanggaran hukum dikarenakan kurang pahamnya perangkat desa dalam memahami regulasi tentang desa." tutur Gusti yang juga merupakan Dosen di Fakuktas Ilmu Komunikasi UMRI ini kepada www.petunjuk7.com

Senada Gusti, Sekertaris Adpesi Propinsi Riau Faisal Aswan mengajak para semua kalangan agar memberikan sumbangsih dalam pemikiran.

" Marilah kita bersama-sama mendorong isu desa menjadi isu central dalam pembangunan daerah khusunya Provinsi Riau, " sebut Faisal.

Faisal yang mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini berharap dengan diadakan diskusi ini mampu memberikan pendapat atau ide.

Selai itu, lanjutnya mengapresiasi dengan hadirnya RPBD dapt berkontribusi dalam membantu mengatasi persoalan yang ada di desa.

" Semoga diskusi ini melahirkan ide dan gagasan untuk mencari solusi dalam dinamika pembangunan pedesaan," pinta Faisal Aswan yang berasal dari Desa Bekawan, Kabupaten Indra Giri Hilir.

Sedangkan Ketua Umum RPBD Asrian Toni mamaparkan, kehadiran RPBD didalam diskusi ini kedepan akan fokus dalam mengawal isu pembangunan pedesaan di Riau.

"Target kita kedepan adalah bagaimana desa menjadi program prioritas pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan." Tandasnya. (Endri L)