Petunjuk7.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim, akan membuka kembali pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang.
Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 pun sudah diterbitkan.
Namun, berbagai kalangan termasuk orang tua siswa di Kabupaten Karo merasa keberatan bila sekolah tatap muka dipaksakan ditengah grafik kurfa Covid-19 terus merangkak naik.
Untuk itu, Anggota DPRD Kabupaten Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH., menyebutkan, bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19, sangat beresiko munculnya kluster baru sekolah.
"Sekarang saja grafik kurfa Covid -19 Kabupaten Karo terus merangkak naik. Apalagi bila sekolah dan pemerintah daerah belum siap," Friman Firdaus Sitepu menjawab wartawan, Senin (21/12/2020) di Kabanjahe saat dimintai tanggapannya terkait PTM di tengah Covid 19 tersebut.
Dikatakannya, meski PTM tersebut tetap dilaksanakan, pihak sekolah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo harus '5 siap'.
"Namun lain masalahnya, bila orang tua para siswa, sekolah dan Pemkab Karo sudah siap. Yang perlu dipastikan, pertama kesiapan orang tua, kedua kesiapan pihak sekolah, berikutnya kesiapan para guru, infrastruktur Covid-19 sesuai protokol kesehatan di sekolah dan kesiapan Satgas/Pemkab Karo," jelas Friman Firdaus Sitepu.
Lantas, Friman Firdaus Sitepu menerangkan soal '5 siap' tersebut.
"Syarat mutlak ‘5 siap’ harus terpenuhi, yakni siap pemdanya, siap sekolah dan gurunya, siap sarana - prasarananya, siap orang tuanya, dan siap siswanya. Semua komponen tersebut harus dipenuhi tanpa kecuali, bersifat menyeluruh dan bukan opsional. Perlu dipahami budaya disiplin perlu ditanamkan dalam menjalankan protokol kesehatan," ucap Firman Firdaus Sitepu.
“Jika sekolah memang belum siap dengan semua ‘5 Siap’ itu, maka pilihan untuk menunda PTM adalah yang terbaik. Jangan dipaksakan, jangan coba - coba bertindak gegabah untuk membuka PTM Januari 2021. Jika tidak, guru dan siswa akan menjadi korban Covid-19,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Karo ini.
Siapa Bertanggungjawab
Ketua Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Daerah Indonesia (PPPDI) Kabupaten Karo, Hendra Ginting meminta untuk mengkaji ulang kebijakan sekolah terkait belajar tatap muka di tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Jangan dulu, harus dikaji dalam - dalam. Walupun kewenangan berada di daerah (Pemkab Karo) tapi masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan," pinta Hendra kepada warrawa, Senin (21/12/2020).
“Jangan coba - coba, tunggu waktu sampai zona hijau yang kita anggap aman. Amati dulu, cermati dulu, pola pengajarannya. Kalau muncul kluster sekolah, siapa yang bertanggungjawab,” tegasnya.
Hendra menambahkan, bahwa semua masyarakat Kabupaten Karo tentu menyambut soal belajar tatap muka tersebut.
"Siapa yang enggak pengin sekolah dibuka, semua kita setuju. Tapi ini bencana dunia non alam pandemi virus corona bergerak seperti monster menakutkan namun tidak terlihat, dan korbannya sudah ribuan orang. Budaya disiplin protokol kesehatan saja kita masih rendah, kenapa pula mesti dipaksakan belajar tatap muka, yang rawan memunculkan kluster sekolah," kecam Ketua PPPDI Kabupaten Karo ini. (KS).