Dialog Interaktif Online: Global Ethics dan Indonesia Ethics Menjawab Solusi Pandemik

Petunjuk7.com - Melihat perdebatan di tengah masyarakat terkait Polemik Rancangan Undang - undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Eno Syafrudien selaku Ketum Yayasan Perekat Anak Bangsa menegaskan, pentingnya budaya menghargai perbedaan oleh setiap anak bangsa dan membuka pintu dialog.

"Dialog dan menghargai perbedaan itu esensial, itu adalah nilai etika global dan nilai itu lah yang diajarkan oleh Negarawan Taufiq Kiemas," tegas Eno menimpali pernyataan Bambang Beathor Suryadi dalam kapasitasnya sebagai ideologer nilai kenegarawanan Taufiq Kiemas, mengemuka dalam dialog interaktif online yang digelar Pusat Studi Kebijakan Publik Alternatif/SATELIT pada Jumat (10/07/2020).

Acara dialog interaktif Online ini dipandu oleh Azza Q Pasya Direktur SATELIT ini, bertajuk : "Urgensi Global Ethics & Indonesia Etchics, Saat RI Pandemik, Krisis Keuangan, Polemik RUU HIP, Rangkap Jabatan BUMN dan Ancaman Reshuffle", juga mengeksplorasi pandangan Rudi Rusdiah Ketua Asosiasi Big Data yang memaparkan Perpu No.1 Tahun 2019 yang diambil Presiden untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

"Kondisi kita masih lebih bagus dibandingkan Amerika, karena selain pandemik, dan beban ekonomi, Amerika juga dirundung masalah rasial," ujar Rudi.

Ahli Ekonomi Politik Jerry Massie juga direektur Political and Public Policy Studies (P3S) menyoroti pentingnya Reshuffle Kabinet Jokowi Jilid II, karena selain lemahnya serapan anggaran, juga kinerja kabinet yang sangat lemah dan tidak fokus pada penanganan pandemik.

Belajarlah menteri era Soeharto jelas dia, dimana tim ekonominya yakni Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro dkk, mampu menurunkan inflasi dari 650 persen mnjadi 10 persen.

"Presiden perlu segera me-reshuffle Kabinet, karena Pandemik ini perlu penanganan yang sangat serius" tandas Jerry.

Disisi lain, Jerry menyoroti terkait penanganan yang lmah pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Sebetulnya jika kita awalnya menerapakan lock down sama seperti Vietnam maka angka kematian kita barangkali kecil. Vietnam menerapkan tracing, testing and social distancing. Dan ini berhasil, yang mana jumlah kematian mereka 0 persen. Berbeda dengan kita yang mencapai 72.347 dan jumlah kematian 3.469 orang," ungkap Jerry.

Saat ini perlunya reshuffle, Jokowi jangan takut menteri yang loyo dan gagal. Contoh UMKM dimana 50-60 gulung tikar. Berbeda dengan Akumindo mencatat 65 persen gukung tikar. Di sektor tenaga kerja menurut data KADIN ada 15 juta yang terkena PHK," papar Jerry.

Behitu pula kata Jerry, dengan program pra- kerja dengan anggaran Rp5,6 triliun justru bukan tenaga kerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Menurut saya 1 Triliun itu sudah tinggi, program ini rentan korupsi. Sama halnya dengan mengguritanya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China ada apa,? kata Jerry mempetanyakan.

Terkait polemik RUU HIP, Gus Sholeh MZ menegaskan agar elit politik jangan membuat kegaduhan di masyarakat dengan menghentikan pembahasan RUU HIP.

"Jika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/BPIP butuh payung hukum, tinggal buat saja UU nya, pembahasan RUU HIP ini sudah sangat meresahkan," tegas Ketum Jamaah Pengajian Kebangsaan ini.

Bambang Beathor Suryadi menyayangkan tentang adanya potensi perpecahan di tengah masyarakat.

"Bukankah berpolitik itu berkawan, kenapa perbedaan pandangan membuat kita terbelah dan pihak yang berkuasa kini tidak boleh gagah-gagahan" tegas Ideologer Taufiq Kiemas ini.

Dalam closing statement Diskusi, Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia PDI-P Nova Andika, mengingatkan akan bahaya adanya pihak yang mengaku-ngaku Pancasilais, tetapi tindak tanduknya jauh dari pengamalan nilai Pancasila.

"Bahaya kini adalah Pancasila yang hanya pandai untuk di-pidato-kan, Pancasila dijadikan tameng untuk menjarah aset bangsa, merasa diri paling memiliki Pancasila tapi perbuatannya kerap serakah dan korup," ujar Nova.

Menurut Nova, rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN ) dan pejabat publik adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap sila keadilan dosial Pancasila, sebaiknya lebih banyak berbagi kepada mereka yang kesusahan bukan tamak di saat rakyat lain tidak sedikit yang kesusahan.

"Itulah sejatinya etika ber-Indonesia, berbagi- tidak Greedy" tegas Nova. (rls/P3S).