Bupati Karo Menghadiri Rakor Kelestarian Danau Toba

Bupati Karo Menghadiri Rakor Kelestarian Danau Toba


Petunjuk7.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah beserta Asintel   Kol Dwi Lagan Safrudin, S.I.P, As Ops    Kol Inf Togu Parmonangan,  As Ter   Kol Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P,  Kapendam I/BB Kol Inf Roy Hansen J Sinaga, S. Sos, Bupati Karo Terkelin Brahmana, bupati/wali kota sekawasan Danau Toba, Danrem 023/KS Kolonel Inf. Tri Saktiyono, Danrem 022/PT Kolonel Inf R Wahyu Sugiarto, Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal , Dandim 0206/Dairi Letkol Arh Hadi Purwanto, Dandim 0210/TU Letkol Inf Rico Juliyanto Siagian, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, dan Camat Merek Tomi Heriko Sidabutar menghadiri rapat koordinasi (rakor) kelestarian lingkungan danau Toba , yang digelar bertempat di Institut Teknologi DEL, Balige, Sabtu (12/1/2019).

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan  Penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) perlu dukungan masyarakat di delapan kabupaten sekawasan Danau Toba untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.  

“ Seluruh program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman selalu dikerjakan dan berpijak pada hasil penelitian, oleh karena itu, hasil penelitian oleh World Bank, LIPI, dan Jasa Tirta agar menjadi pijakan bagi kita bersama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Danau Toba,” kata Luhut. 

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga   mengajak  Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menangani permasalahan yang ada. Salah satu rekomendasi peneliti adalah perlunya dilakukan konservasi hutan karena adanya penebangan terus menerus yang dilakukan masyarakat, hal itu dapat semakin memperburuk kondisi danau toba dan tidak boleh kita biarkan, agar sesegera mungkin pihak terkait untuk segera melakukan sinkronisasi peraturan terkait penebangan pohon.

“Selain masalah konservasi, keberadaan kerambah jaring apung di Danau Toba harus dikendalikan. LIPI menjelaskan, kerambah yang diperbolehkan maksimal 1.925 petak dan untuk kerambah perusahaan harus dikurangi sampai 70%, hal ini berkaitan dengan pendapat LIPI bahwa dibutuhkan waktu 75 tahun untuk Danau Toba membersikan dirinya sendiri. Tapi pembersihan tidak akan selesai jika tidak di kerjakan.” Ucap Luhut

Sedangkan, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah dalam sambutannya mengatakan bahwa pada dasar   jajaran TNI AD sangat mendukung pembangunan Pariwisata Danau Toba dan kami pada prinsipnya sangat mendukung akan kegiatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas kementerian pariwisata, Kata Pangdam. (KS)