Sejatinya, Kampus Steril dari Radikalisme

Petunjuk7.com - Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Islam Riau, (FKIP - UIR) Prof. DR. Seno Himala Putra, M.Pd., merasa prihatin atas sinyalemen yang mengemuka tentang gerakan radikalsme di dunia Kampus.

Seno Himala Putra dimintai pendapatnya di tengah santernya pemberitaan tentang pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Panca Sila (BPIP) yang terus menuai polemik.

"Sejatinya, bibit radikalisme tidak bakal tumbuh di kampus, jika selama ini Mata Kuliah Pendidikan Pancasila diajarkan secara persuasi dan memadai," katanya menjawab www.pjcnews.com Ahad (3/6) malam.

Menurutnya, sejak puluhan tahun silam Pendidikan Pancasila--yang mengamanahi penanaman nilai-nilai ideologi Panca Sila dan kewarganegaraan secara menyeluruh-- merupakan mata kuliah wajib di segala jurusan di Perguruan Tinggi.

"Setiap mahasiswa wajib mempelajarinya. Nah, jika proses pembelajarannya sempurna, masa radikalisme justru menyemai,di Kampus?" Seno mempertanyakan.

Persoalannya, mungkin demikian alumnus Universitas Kebangsaan Malaysia itu, kompentensi serta metode pengajaran yang diterapkan Dosen Pemangku Mata Kuliah Pendidikan Pancasila itu yang mesti disesuaikan.

"Pendidikan yang hebat ditentukan pengajar yang hebat. Ini salah satu indikatornya," kata Seno.

"Dosen yang mengajarkan mata kuliah ini harus benar-benar kompeten," katanya.

Selain itu, jelas Seno mesti dibangun komunikasi yang intens antara Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan Pengajar Mata Kuliah Agama.

"Koordinasi dalam penyesuaian materi pembelajaran antara kedua mata kuliah ini, saya kira suatu keharusan. Agar sejalan dan tidak saling bertentangan," katanya.

Hal terpenting, katanya baik mahasiswa maupun dosen yang akan direkrut universitas mesti menjalani test sebagai perangkat alat ukur untuk menjaring pemahaman mereka tentang ideologi Panca Sila.

Seno menilai, jika pengajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila serta koordinasinya dengan Mata Kuliah Agama berjalan sempurna, kampus bisa steril dari medium radikalisme.

"Pemerintah juga tidak harus dibebani dengan pembentukan BPIP yang kemudian dipesoalkan itu," tandasnya. (Wep).

Sumber: PJCnews.com