Wakil Rakyat Sumut Ungkap 460 Ha Sawah di Labuhanbatu Tidak Dialiri Irigasi, Petani Gagal Panen

Sumatera Utara - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Dapil (daerah pemilihan) Kabupaten Labuhanbatu, Labura (Labuhanbatu Utara) dan Labusel (Labuhanbatu Selatan) Aripay Tambunan menyebutkan, seluas 460 hektare areal persawahan di beberapa desa di Kabupaten Labuhanbatu kekeringan. Ini akibat tidak didukung jaringan irigasi secara maksimal, sehingga petani terancam gagal panen. 

"Dari hasil kegiatan reses yang kita lakukan di empat daerah masing-masing di Kualuh Selatan Kabupaten Labura, di Langga Payung Kabupaten Labusel dan Desa Sentosa Lama Kabupaten Labuhanbatu, banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait jaringan irigasi," ujar Aripay kepada wartawan, Selasa (26/12) ketika dihubungi melalui via ponsel.

Dicontohkannya, persoalan yang dihadapi para petani dan butuh penanganan serius dari pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yaitu terkait 400 hektare areal persawahan di Desa Sentosa dan 60 hektare sawah di Desa Terang Bulan yang saat ini susah aliran air dari irigasi. Karena kata wakil rakyat Sumut ini pengairannya tidak berjalan dengan maksimal.

"Jika masalah jaringan irigasi ini tidak segera ditangani instansi terkait, ada kekhawatiran areal persawahan petani di dua desa tersebut tidak berproduksi. Padahal sawah merupakan salah satu andalan petani dijadikan sebagai kebutuhan," ujarnya seraya menyebutkan dalam kegiatan reses itu diserahkan traktor sesuai usulan kelompok tani di Labuhanbatu.

Karena itu, ujar Aripay, sesuai permintaan dan harapan petani di dua desa tersebut agar Pemprovsu melalui dinas terkait segera membangun dan memperbaiki irigasi yang tidak berfungsi di tiga kabupaten wilayah Dapil Sumut VI dan anggarannya ditampung di-APBD.

Persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat saat reses, lanjut politisi  PAN tersebut, terkait persoalan infrastruktur jalan terutama jalan menuju daerah pertanian masih belum mendukung, bahkan di antaranya masih banyak yang rusak, sehingga butuh segera perbaikan dan penanganan termasuk masalah banjir akibat tidak maksimalnya drainase.

Selain masalah pertanian dan infrastruktur, lanjut Aripay yang juga Sekretaris F-PAN DPRD Sumut ini, persoalan yang paling urgen menyangkut kesinambungan hidup masyarakat juga dikeluhkan masyarakat, di antaranya BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan yang hingga kini masih banyak warga desa di Labuhanbatu, Labura maupun Labusel belum terdaftar sebagai peserta karena informasi proses pendaftaran yang dilakukan BPJS tidak optimal.

Demikian halnya masalah narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena di beberapa kabupaten di Dapil Sumut VI sudah semakin marak, bahkan peredarannya tidak hanya di perkotaan tapi sudah sampai ke pedesaan.

"Semua persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat reses akan disampaikan dan dibahas melalui Pokkir (pokok-pokok pikiran) dewan dan dilanjutkan ke Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga usulan tersebut menjadi prioritas rencana pembangunan yang ditampung di APBD," tambah Aripay. 

Sumber:Hariansib.co