IMIKI Apresiasi Kinerja KPK Usut Korupsi di Riau, Khususnya Bengkalis

Pekanbaru - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) Propinsi Riau, Muhammad Alfindra mendukung dan mengapresiasi pengeledahan di kantor PUPR Bengkalis, oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkalis pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017.

Sebab, citra nama Riau kini jadi sorotan tentang korupsi. Sederet nama - nama pejabat di Riau mulai dibidik. Sebelumnya, para oknum Gubernur, hingga oknum Bupati berurusan dengan KPK, bahkan setingkat Kepala Dinas di Riau.

Buktinya?. Mantan Kelapa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, hijrah ke Kota Dumai menjabat Sekertaris Daerah Kota Dumai, Riau dicekal melalui Kantor Imigrasi akan berangkat haji ke Makkah atas perintah KPK terkait dugaan korupsi. Untuk itu, aktivis di Riau menilai peristiwa tersebut:

" Kedatangan Tim KPK ke Bengkalis, ke negeri Junjungan harus kita sambut dengan baik," tutur Alfindra kepada www.petunjuk7.com saat berbicang di caffe RR di Jalan Kharuddin Nasution, Kota Pekanbaru, Selada (10/10).

Alfindra menjelaskan kegiatan KPK menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Muhammad Nasir sebagai tersangka dugaan korupsi kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, lanjut Alfrindra, KPK ikut serta "menyeret" Direktur PT. Nawatindo Hobby Siregar, menjadi menjadi tersangka.

"Sekarang kita biarkan proses penyelidikan atau penyidikan berjalan. Dan kita juga tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," tuturnya.

Alfindra menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi sederet "mata rantai" korupsi di Riau.

"Ini harus menjadi pelajaran untuk pejabat kita, baik yang berada di lembaga Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif agar tidak main-main dengan cara kotor seperti menipu uang rakyatnya sendiri, " imbau Alfindra

Alfindra menambahkan dengan adanya komitmen dari pemberantasan korupsi di negeri ini, mampu membuat kota ini semakin baik dan semakin maju kedepannya.

"Korupsi merupakan perbuatan yang tidak bisa kita benarkan secara hukum dan agama. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Korupsi juga membuat daerah kita sulit untuk maju". Tandasnya. (Endri.L)