Kuasa Hukum PT BUK Meminta Kepada Kapolres Tanah Karo Supaya Tuntaskan Kasus Penyerobotan Lahan

Petunjuk7.com [ PT Bibit Unggul Karobiotek (PT BUK) meminta Polres Tanah Karo untuk menuntaskan kasus penyerobotan lahan  miliknya di Siosar, Kecamatan Tigapanah yang selama ini dilakukan sekelompok warga yang mengklaim miliki tanah adat.  

Padahal PT BUK telah mengantongi sertifikat HGU No 1 Tahun 1997, seluas 89,5 hektar  di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Ada beberapa laporan pengaduan (LP) dan Dumas  kasus penyerobotan lahan milik PT BUK telah dilaporkan ke Polres Tanah Karo.Namun hingga saat ini belum dituntaskan

Demikian disampaikan kuasa hukum PT BUK, Rita Wahyuni SH kepada wartawan, Minggu (22/5) di Kabanjahe. Ia merincikan ada beberapa sejumlah laporan pengaduan dan dumas di antaranya, STTLP/B/501/VI/2021/SPKT/Resort Tanah Karo tertanggal 15 Juni 2021.Melaporkan peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 406.Terlapor Simon Ginting.

Selanjutnya pengaduan Dumas atas kasus pencurian dan pengerusakan secara bersama-sama kayu pagar seng milik PT BUK diiringi dengan fitnah dan pencemaran nama baik pada, Kamis (14/4). Perbuatan itu dilakukan Intan Sembiring, Juda Sembiring, Kurnia Sembiring, Ngumpat Sembiring, Simon Ginting, Lloyd Ginting.

"Kami PT BUK bukan tidak bisa melarang dan menghalau orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama berujung pencurian.Namun  kami  PT BUK menghormati pihak kepolisian untuk melarangnya.Pada saat melakukan perbuatan tindak pidana itu masyarakat selalu berkoar-koar di sosial media bahwa mereka ditindas, dizholimi, diintimidasi oleh PT BUK termasuk Komisaris justru sangat nyata tidak menghormati hukum."Kami PT BUK sangat heran dan merasa ketidak adilan, penzholiman kepada kami (perusahaan).Karena kami selaku pemilik tanah dengan alas hak sertifikat HGU No 1 yang diterbitkan oleh BPN Sumut tidak dihormati hak kami selaku pemilik.Dan atas kasus ini belum juga dituntaskan Polres Tanah Karo, " ungkapnya.

Selanjutnya,  katanya, Senin (18/4) Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SIK SH MH melakukan mediasi antara PT BUK dengan warga Desa Suka Maju di Purpur Sage Polres Tanah agar para pihak bisa menahan diri. Namun kesepakatan itu tidak dipatuhi sekelompok warga. 

Pengerusakan aset milik PT BUK kembali  dirusak sekelompok warga pada, Sabtu (7/5) sekelompok warga membongkar pagar milik PT BUK.Dan telah dilaporkan STTLP/B/364/V/2022/SPKT/Resort Tanah Karo.Terlapor Lloyd Ginting dkk tertanggal 7 Mei 2022.Kasus ini belum juga tuntas. 

Selanjutnya, katanya,  sekelompok warga melakukan penanaman pisang di lahan milik PT BUK, Senin (14/5). "Intinya sekelompok warga itu sama sekali tidak mematuhi kesepakatan yang dilakukan untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. Dan kami PT BUK tidak melakukan perlawanan apapun terhadap sekelompok warga.Padahal di lahan milik kami sendiri ," ungkap Rita.

Puncaknya, katanya, PT BUK melakukan pengerukan lahan dengan menggunakan beko, Selasa (17/5) untuk taman penghijauan bukan di atas bangunan yang diklaim milik warga. Pengerjaan pra kerja pembuatan Taman Hijau  menggunakan perusahaan PT.Nuansa Bersama Persada milik Bapak Rajendra Sitepu.

Hal itu justru, katanya,   mendapat perlawanan sekian kalinya dari sekelompok orang yang  mengklaim miliki tanah adat di kawasan tersebut. Dan bentrokan pun tidak dapat dihindari.  Dua pekerja PT BUK luka parah, tiga warga sekelompok orang turut luka, puluhan unit sepeda motor terbakar, kios milik masyarakat di atas lahan HGU terbakar. Padahal PT BUK miliki sertifikat HGU  No 1 Tahun 1997 seluas 89,5 hektar.

Menurutnya, kiranya segala laporan PT BUK ke Polres Tanah Karo segera menuntaskannya agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dengan sekelompok warga.

Ia juga menjelaskan agar publik mengetahui bahwasanya PT. BUK  menang dalam perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan menolak permohonan kasasi dari para pemohon  Prada Ginting, Lloyd Reynol Ginting Munthe, SP, keduanya warga Kabanjahe. Para pemohon kasasi ini atas sengketa tanah di Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo  lawan, 1  Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Karo, 2. PT.Bibit Unggul KaroBiotek  (BUK) dengan kuasa hukumnya Rita Wahyuni, SH.

Demikian juga, katanya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe  menolak gugatan perdata atas perkara no 65/Pdt.G/2021/PN Kabanjahe, Kamis (10/3). PT BUK menang atas gugatan yang mengaku Simantek Kuta  Kacinambun.

Menurut majelis hakim, putusan itu berdasar keterangan saksi dan bukti di persidangan bahwa pihak penggugat masing-masing Juara Perangin-angin  dan Medis Ginting dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang mereka ajukan ke pengadilan terhadap tergugat PT BUK." Silahkan warga tempuh secara hukum melawan PT BUK.Tapi ketika kami bermaksud membangun, jangan pula dihalangi.Sebab kami miliki legalitas HGU yang diterbitkan negara," pungkasnya.

Ketika hal itu dikonfirmasi ke Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar melalui Kasat Reskrim AKP Johannes Marojahan Napitupulu SH SIK terkait atas laporan PT BUK baru-baru ini menjelaskan pihaknya dalam waktu dekat ini gelar perkara atas sejumlah  laporan PT BUK.

Ketika dikonfirmasi kepada PT.Nuansa Bersama Persada  melalui Kuasa Hukumnya Anton Purba,SH dan Horas Sianturi,SH,MH Mengatakan  adanya tuduhan di media sosial menggunakan Preman,membantah keras kita bekerja ada surat kontrak kerja ditanggal 2 Mei nomor 011/PT.BUK/K/V/2022.

PT.Nuansa Bersama Persada Hadir di puncak  siosar 17 Mei 2022 berdasar kontrak kerja dengan membawa pekerja dan peralatan seperti Beko,meteran,cangkul ,benang." Tegasnya

*****