Pengamat Politik Roy Fachraby Ginting: Politik Uang Masih Jadi Penentu Kemenangan Pilkada di Karo

Petunjuk7.com - Pengamat Politik dan Sosial, Roy Fachraby Ginting, SH., M., Kn., mengatakan, politik uang (money politic) masih jadi penentu kemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Faktor yang paling memengaruhi adalah politik uang yang masih jadi penentu kemenangan Pilkada,” kata Roy Fachraby Ginting kepada www. Petunjuk7.com, Selasa (9/11/2020) melalui keterangan persnya.

Disebutkannya, bahwa politik uang menduduki urutan teratas dari empat faktor, yang mempengaruhi kemenangan seseorang calon dalam pilkada serentak ke depan.

Menurutnya, keempat (4) faktor tersebut berpengaruh dalam penentu kemenangan sosok seorang calon yang terdiri dari faktor kesukuan, agama, kelompok atau yang sering disebut politik indentitas.

"Lalu faktor politik uang, ditambah faktor keberadaan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Keempat, faktor pengelolaan manajemen oleh masing - masing kandidat. Selebihnya, faktor lain, misalnya dari segi faktor program - program membangun atau visi dan misi yang disuguhkan seorang kandidat kepada masyarakat. Ini sangat kecil hanya berkisar 20 persen. Artinya, masyarakat sudah mulai mengabaikan dari faktor ini," nilai Roy Fachraby Ginting.

“Saya melihat dari keempat faktor tersebut, politik yang masih kuat dalam pemilihan ke depan ini. Bahkan sangat mendominasi, karena hingga kini politik uang masih berlangsung dan belum bisa dihindari khususnya di Kabupaten Karo ini," katanya.

Masih Berlanjut

Roy Fachraby Ginting menyimpulkan, tidak lain hasil kondisi di lapangan dan hasil penelitian yang dilakukan para akedemisi yang sampai hari ini faktor - faktor tersebut masih berlanjut.

Sistim demokrasi perpolitikan yang berlangsung hingga sekarang ini, lanjut dia, belum mencerminkan untuk membangun demokrasi yang jujur, dan berkeadilan.

"Artinya, politik uang tersebut belum dapat di rubah," sebut dosen Filsafat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara ini.


Roy Fachraby Ginting memaparkan, bila dilihat dari sistim politik indentitas misalnya, meski ini sah -sah saja dan masih berlangsung, tapi bila tidak dibarengi dengan money politik.

"Maka, seorang kandidat belum berpeluang untuk menang. Jadi, kembali lagi penentu kemenangan itu dominannya adalah uang," nilainya.

Sistim perpolitikan di Indonesia terlebih lebih di Kabupaten Karo,sambungnya, belum berubah dari sistim yang selama ini sudah dibangun oleh pemerintah dan partai politik.

“Alhasil, keadaan itulah yang kita hadapi sebagai korban dari sistim perpolitikan yang berlaku tersebut,” sebut Roy Fachraby Ginting.

"Perubahan untuk menuju demokrasi dengan sistim perpolitikan yang bermartabat belum bisa berubah. Kenapa? Ini akibat dari keadaan sistim perpolitikan yang dibangun pemerintah dan partai politik sejak dulu yang tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Ditambah dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang belum mencerminkan ketransparanan. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara belum melaksanakannya secara signifikan. KPU dalam hal ini tidak lebih hanya pelaksana manajerial dari Undang - undang itu sendiri, tanpa bisa menghindari sistim perpolitikan yang dibangun oleh pemerintah dan partai politik tadi," ketusnya.

Politik dan Pemerintah

Roy Fachraby Ginting menjelaskan,
dalam konteks untuk membangun sistim lilkada yang ideal dan pembersihan money politik sebenarnya yang bertanggung jawab adalah partai politik dan pemerintah.

"Bila pemerintah dan partai politik tidak berniat untuk melakukan perubahan tanpa kencangnya politik uang, maka ini tidak akan berubah. Dengan masih kuatnya politik uang tersebut, para akedemisi hanya bisa menawarkan untuk meminimalisir atau mengurangi efek negatifnya. Sebenarnya ini peran dan tugas KPU atau kelompok-kelompok independen untuk bisa melakukan perubahan itu. Yang secara terbuka membangun edukasi politik kepada masyarakat tentang sosok calon atau rekam jejak calon tersebut layak atau tidaknya dijadikan pemimpin daerahnya. Sebab, faktor politik uang yang masih parah berlangsung di tengah - tengah masyarakat tidak akan berubah," jelasnya.

"Kalau tidak dibarengi dengan keterbukaan rekam jejak dari seorang calon kandidat, yang akan bertanding pada pesta demokrasi tersebut. Serta keinginan dan kesadaran dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang dipercaya dan mampu untuk membangun daerahnya masing - masing tanpa embel-embel politik uang," tambahnya.

Di tempat terpisah, salah satu masyarakat yang namanya tidak disebutkan berinisial OL kepada wartawan www.Petunjuk7.com, Senin (9/11/2020) di salah satu kedai kopi di Kabupaten Karo, mengatakan, " ya , kalau maslah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Desember mendatang, kalau saya pribadi ya, siapa yang mengasih nanti uang , itunya saya pilih," katanya.

"Jika tidak ada yang mengasih uang, mending saya kerja ke ladang orang daripada memilih ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ngapain kita ke TPS kalau tidak dapat apa - apa. Apa nanti masak di sore hari jika kita tak bekerja, engak kita terima pun uang nya Kek gitu - gitu - nya. Jadi kan mending kita terima saja uangnya," katanya. (KS).