Ada Kejanggalan di Sistim Zonasi, Anggota DPRD Karo Minta Pengumuman Kelulusan PPDB SMA Ditunda

Petunjuk7.com - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten, Dodi Sinuhaji meminta kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara menunda terkait Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA), di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara.
.
Selain itu, ia menyampaikan protes kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tentang kejanggalan sistim zonasi saat pelaksanaan PPDB.

Karena katanya, mendapat banyak keluhan dari para wali murid mengenai nasib anak mereka saat mengikuti PPDB.

"Saya tadi pagi sidak ke SMAN 1 Berastagi, SMA N 1 Kabanjahe dan SMA N 2 Kabanjahe. Banyak bermunculan pendaftar baru yang tiba-tiba saja sudah tinggal dan pindah di lingkungan dekat sekolah. Kemudian juga ada kejanggalan, masak dari sekolah dengan radius 36 meter ke tempat tinggal, sudah ada ratusan peserta didik yang mendaftar. Ini kan tidak masuk akal," ucap Dodi Sinuhaji kepada wartawan, Senin (29/6/2020) siang.

Untuk itu, wakil rakyat daerah pemilihan (lima) dari Fraksi PDI - Perjuangan ini meminta Dinas Pendidikan Propinsi agar melakukan verifikasi faktual terhadap berkas yang dilampirkan pendaftar.

"Jika perlu surat keterangan domisili yang diunduh oleh pendaftar disinkronkan dengan kartu keluarga yang dimiliki calon peserta didik," terang Dodi Sinuhaji.

"Kami minta disdik memverifikasi ulang berkas pendaftaran. Kalau bisa disesuaikan dengan KK. Atau kapan perlu cek ke kelurahan atau RT/RW-nya. Karena kan kita tahu, surat keterangan ini bisa saja dibuat-buat kemudian diupload sehingga sangat rawan kecurangan," ujarnya.

Atas kondisi itu, dia meminta Disdik Propinsi Sumatra Utara  untuk menunda pengumuman kelulusan PPDB. Karen

Dodi Sinuhaji juga menyebutkan, bukan hanya persoalan zonasi, apalagi adanya kendala saat mendaftar melalui jaringan atau daring juga banyak dikeluhkan.

"Saya usulkan diperpanjang penerimaan dan diundur pengumumannya. Karena masih banyak yang bermasalah. Termasuk pendaftaran secara online yang menjadi kendala saat mendaftar. Ini kan butuh waktu. Jadi kita minta pendaftaran diperpanjang dan pengumumannya ditunda," pinta Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karo Doddi yang membidangi pendidikan. (KS).