Soal Penanganan Covid 19 di Karo, Doddi Sinuhaji Minta Pemkab Karo Jangan Obral Argumen Murahan

Petunjuk7.com - Penanganan penyebaran penyakit coronavirus disease ( COVID19) di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara sejauh ini masih dipertanyakan.

Ragam kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo melalui Gugus Tugas yang telah terbentuk dipandang tidak fokus pada kebutuhan dasar rakyat.

Apalagi ditengah mulai terasanya dampak lanjutan dari pandemic ini, sehingg Pemkab Karo diminta lebih jeli lagi melihat apa yang yang rakyat butuhkan.

Tidak seperti langkah terakhir, dimana Pemkab Karo melalui Plh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Martin Sitepu malah syur sendiri dengan alokasi kegiatan yang tidak penting.

Pada keterangannya kepada wartawan beberapa waktu silam, Martin dinilai enteng saja mengungkap jika pihaknya melakukan terobosan, yakni; dengan membuat brosur, buklet dan alat sosialisasi lain yang berisi tentang pencegahan penyakit Covid19 ditengah-tengah masyarakat.

“Itu bukan terobosan namanya. Itu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Kalau untuk pembuatan brosur, kita pandang bukan lagi masanya. Semua pihak telah melakukan, dan masyarakat juga sudah tahu. Itu ide kolot,” demikian dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Karo Doddi Sinuhaji kepada wartawan, Senin (20/04/2010) siang di Berastagi.

Saat ini sambung legislator asal Fraksi PDI - P ini, bahwa rakyat di Kabupaten Karo menginginkan sentuhan konkrit pemerintah daerah.
Ada banyak persoalan baik dibidang kesehatan maupun ekonomi serta pendidikan yang kini menghimpit.

Itu yang mestinya jadi pekerjaan besar Pemkab Karo. Alokasi anggaran yang ada sebut Sinuhaji harus bertitik tolak dari kebutuhan dasar rakyat.

“Kita lihat saja, bagaimana untuk tenaga medis yang menjadi benteng pertama dan terakhir saja belum sepenuhnya terakomodir. Lihat langsung kesiapsiagaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi mereka sudah cukupkah. Ini yang harus dibicarakan dan dicari cara menanggulanginya,” ketus wakil rakyat asal daerah pemilihan Kecamatan Berastagi, Merdeka dan Simpang Empat ini. 

Lantas, Dodi Sinuhaji meminta agar dalam pengalokasian anggaran hasil dari realokasi anggaran yang jumlahnya lebih dari Rp20 milliar untuk penanganan wabah Covid19, Pemkab Karo harus juga melihat sisi lain yang terdampak.

"Bagaimana cara Pemkab Karo kedepan mampu membantu bergeraknya ekonomi rakyat tanpa harus menabrak aturan yang ada," tutur Doddi Sinuhaji.

Yang paling sederhana, lanjutnya, dengan melihat anjuran keras pemerintah soal keharusan menggunakan masker bagi seluruh rakyat sebagaimana protocol kesehatan standart WHO, Pemkab Karo dapat memberdayakan kemampuan anggarannya untuk memproduksi ini dengan melibatkan masyarakat diseluruh Kabupaten Karo.

“Sekarang kita perhatikan saja, apakah kebutuhan masker bagi rakyat sudah terpenuhi. Jika belum, gerakkan dan bangun kemampuan kita untuk memproduksi. Ada banyak tukang jahit di Karo ini yang bisa melakukan itu, ekonomi terbantu rakyat juga menikmatinya,”papar Doddi Sinuhaji.

"Meminta agar Pemkab Karo jangan kelewat obral argumen murahan. Karena kini masyarakat tidak lagi asal terima. Hematlah bicara dan seriuslah bekerja," tambah Anggota DPRD Kabupaten Karo. (KS).