Ini yang Dibahas Pemprov Riau Didalam Rapat Sinkronisasi Pendidikan

Petunjuk7.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggelar Rapat Sinkronisasi Bidang Pendidikan antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/5/2019). 

Rapat yang dihadiri langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto, serta kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, ini membahas berbagai permasalahan pendidikan di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan menjadi suatu perhatian karena pendidikan termasuk dalam program kerjanya, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas.

"Menurut kenyataan sekarang ini, memang sesuai dengan program kami yakni pendidikan berkualitas, karena ini tanggung jawab kepala daerah," ujar Syamsuar.

Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan, maju mundurnya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai menengah berpengaruh pada kepala daerahnya. Karena jika pendidikannya maju, setiap kepala daerahnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengharapkan setiap kabupaten/kota dapat secara terbuka menyampaikan kebutuhannya.

Selain itu Gubri juga menginginkan agar pertemuan ini menjadi solusi terciptanya pemerataan di masing-masing daerah, karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

"Diharapkan anggaran yang digunakan untuk pendidikan sebanyak 20 persen, karena pendidikan adalah investasi masa depan untuk menciptakan SDM yang lebih baik lagi," harapnya.

Syamsuar juga mengungkapkan bahwa dari data sementara, wajib belajar 9 tahun hanya sekitar 86 persen saja, juga masih banyaknya keluhan dari guru-guru honorer karena minimnya pendapatan, padahal saat ini tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pendidikan dan harus dimanfaatkan.

"Mereka (guru honorer, red) juga harus mengikuti pelatihan atau pendidikan agar dapat mengikuti standar kompetensi yang ada," ungkapnya.

Syamsuar juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah, seperti distribusi guru ASN, sarana prasarana, Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), hingga permasalahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru di Kota Pekanbaru.

"Semua ini kita lakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada kesan sekolah ini diperhatikan, yang lain tidak," pungkasnya. (Rij/MCR).