Soal BPIP, Ini Penjelasan Peneliti IPI

Petunjuk7.com - Peneliti Kebijakan Publik dari The Indonesia Public Institute (IPI), Jerry Massie menilai posisi Megawati Soekarno putri di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa diserahkan kepada tokoh yang lebih senior.

"Bagi saya masih ada yang lebih senior yang menempati posisi Megawati misalkan Jimly Asshiddiqie, Mahmud MD dan lainnya," kata Jerry dalam rilisnya Rabu (30/5) di Jakarta.

Menurutnya, Megawati sebaiknya fokus saja pada tugasnya sebagai Ketua Partai.

"Megawati bagi saya fokus saja sebagai Ketua Partai, karena ini bisa menggangu kinerja nantinya," ujar Jerry.

Dikatakannya, untuk gaji yang mencapai Rp112 juta sebetulnya presiden harus mampu menghemat budgeting atau anggaran negara, dimana Indonesia saat ini mengalami economic crisis ditambah lagi utang semakin 'membengkak' sudah mencapai Rp5000 triliun.

"Bisa kan menghemat anggaran belum lagi 35,67 triliun anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan lainnya," tutur dia.

Jerry pun meminta pemerintah untuk tidak terlalu memberatkan negara, tetapi memanfaatkan keuangan APBN Rp2220 trilun dengan baik dan bijak.

Memang, kata dia, presiden juga seyogianya melihat lembaga-lembaga yang punya peran dan mana yang 'mandul'.

Contohnya, papar Jerry, badan cyber sampai kini kinerja masih belum optimal atau memuaskan. Pasalnya mereka di gaji negara.

"Salary seorang pejabat negara harus ada ukurannya measurable and achiavable. Jangan hanya wasting money tapi spending money and spending time harus balace".

Sudah saatnya, lanjutnya, selling human resource atau menjual produk manusia di luar biar ada pemasukan ke kas negara.

Dan juga terangnya, ada badan dan lembaga yang sudah tak ada fungsinya perlu di bubarkan. Sebagai contoh; Inspektorat di daerah-daerah perlu di kaji lagi.

"Karena saya menilai kurang bermanfaat dan relevan," sebutnya.

"Jadi jangan dulu menaikan gaji para pejabat negara seperti Megawati, kita hemat anggaran negara lebih baik. Menariknya gaji Mega melampui gaji presiden Rp 30 juta di tambah tunjangan Rp 32,5 juta. Kebijakan presiden jelang pilpres perlu hati-hati. Pasalnya lawan politik akan menyerang dia dengan propaganda," tandas dia. (Rilis).