Wiranto: Singapura 'Khawatir' dengan Indonesia
Foto:Antaranews.
Petunjuk7.com, Pekanbaru -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, Perdana Menteri Lee Hsien Loong bertanya soal kondisi Indonesia, termasuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepadanya.
Menurut Wiranto, jika negara lain begitu mengkhawatirkan Indonesia, maka Indonesia seharusnya lebih khawatir atau bersiap-siap lebih dari itu.
"Saya ditanyakan, 'Pak bagaimana kondisi Indonesia?'," tutur Wiranto saat memberikan sambutan di kegiatan Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
Wiranto menjelaskan, pada 1998, ketika masih menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ketika itu, Lee Kuan Yew meminta Wiranto untuk menjaga negara Indonesia.
"Dia mengatakan, 'apa pun yang terjadi di negara Anda, akan sangat berpengaruh terhadap Singapura'," kisah Wiranto.
PM Lee Hsien Loong juga bertanya kepada Wiranto soal bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada.
"Kalau negara lain pun mengkhwatirkan negara kita, kita harus lebih. Lebih khawatir, lebih waspada," kata dia.
Maksud dari khawatir yang Wiranto katakan bukan dalam artian takut, tetapi harus bersiap-siap karena Indonesia menghadapi Pilkada Serentak.
Ia pun bersyukur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan survei dan mengamati di mana saja daerah yang rawan konflik.
"Untuk itu, daerah yang indeks kerawaanannya tinggi, kita mohon pejabat daerah bisa berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menurunkan indeks kerawanan itu," terangnya.
Bawaslu telah mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah pada 2018.
Mereka menemukan tiga provinsi yang memiliki nilai kerawanan tinggi, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan Maluku.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, IKP Pilkada 2018 ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan yang dimiliki Bawaslu yakni dengan melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada serentak.
Sumber:Republika.co
