RDP DPRD: Pertamina Kepri Diduga Memainkan Kuota BBM

Kepulauan Riau - Pertamina perwakilan Kepri diduga memainkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tujuan agar masyarakat yang tadinya menggunakan premium terpaksa beralih ke pertalite. Hal itu ditandai dengan sering kosongnya premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Penilaian itu dikemukakan Anggota DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Batam dengan Pertamina perwakilan Kepri di Gedung DPRD Batam, Selasa (23/1).

"Kadang dimainkan juga ini karena premium katanya selalu habis, harusnya kalau sering habis ditambah kuotanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Anggota DPRD Kota Batam lainnya, Dandis Rajagukguk kemudian mempertanyakan apa ada keharusan bagi masyarakat untuk menggunakan pertalite. Sebab, pengurangan kuota premium terjadi setelah kehadiran pertalite.

"Kalau kurang pemerintah harus berpikir. Jangan tidak ada premium lari ke pertalite, ini sama dengan keharusan masyarakat pindah ke pertalite," ucapnya.

Dalam RDP tersebut terungkap, pada tahun 2017 Pertamina hanya memberikan kuota premium sebanyak 160 juta liter per tahun untuk Kota Batam, sedangkan pada tahun 2016 jumlah kuota sebanyak 219 juta liter per tahun. Itu artinya ada pemangkasan sebanyak 59 juta liter.

Namun, Pertamina tidak pernah menyampaikan informasi pengurangan jumlah kuota premium ke publik. Atas tindakan tersebut, Pertamina dituding tak transparan.

"Pertamina tidak transparan dalam menyampaikan informasi kuota premium kepada masyarakat, cenderung ada permainan kuota di sini. Harusnya masyarakat berhak mengetahui," kata Anggota DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Rabu (24/1).

Menurut dia, seandainya anggota DPRD Kota Batam tidak mempertanyakan jumlah kuota premium untuk masyarakat Batam, tentu Pertamina tidak akan menyampaikan secara rinci.

"Seperti kita baca dan dengar alasan premium habis di beberapa SPBU karena terjadi peningkatan jumlah pemakain," katanya.

Menanggapi tudingan anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Branch Manager Pertamina Kepri, Doni Indrawan menjelaskan bahwa pengurangan kuota premium bagi Kota Batam dikarenakan ada beberapa kebijakan Pemerintah Pusat terhadap pengurangan subsidi energi.

"Kami jelaskan dulu asal usul kuota, tahun 2016 ada subsidi (energi) dari APBN sebesar 230 sampai 400 triliun namun pada tahun 2017 hanya sekitar 100 lebih triliun, ini dibagi untuk BBM, gas dan lain-lain," katanya.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah berfokus terhadap pembangunan infrastruktur.

"Sebenarnya ini jawaban dari pemerintah, namun karena ditanya kuota jawaban ke sana. Jadi pada tahun 2016 ada 219 juta liter (per tahun) dan 2017 160 juta liter (per tahun," ujarnya.

Dia menjelaskan, kewenangan penambahan serta pengurangan kuota berada di Hiswana Migas pusat, dimana Pertamina hanya dibagian pelaksanaan.

"Namun bisa dilakukan pengawasan di tingkat daerah, dimana mobil plat merah dan kendaraan pemerintah harus menggunakan BBM non subsidi," ucapnya.

Sebelumnya, ketika Haluan Kepri memberitakan kelangkaan premium di Kota Batam, pihak Pertamina memberikan bantahan dengan mengirimkan rilis bahwa kekosongan dikarenakan pengiriman dariTBBM Kabil sering mengalami gangguan di perjalanan.

"Biasanya karena pengiriman kami masih menggunakan mobil tangki dan faktor terbesar adalah keterlambatan di jalan," tulis Officer Communication and Relations Pertamina Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Arya Yusa Dwicadra dalam rilisnya beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa minat masyarakat Batam sekarang lebih condong menggunakan bahan bakar pertalite, sehingga dilakukan penambahan kuota ke 35 SPBU di Kota Batam.

"Saat ini perbandingannya sudah hampir 60 dan 40 persen, dimana premium saat ini penyaluran harian di angka 443.000 liter perhari dan pertalite 336.000 liter perhari," katanya kala itu.


Sumber:Haluankepri.com