Cina Latihan Tutup Situs Internet Dianggap Membahayakan

Cina - Cina menggelar latihan menutup situs-situs internet yang dianggap membahayakan atau mengganggu stabilitas, di tengah upaya pemerintah mengetatkan kontrol dan sensor menjelang kongres lima tahunan Partai Komunis yang akan dilangsungkan tahun ini.

Latihan ini digelar hari Kamis (03/08) dengan melibatkan pusat-pusat data internet dan perusahaan awan yang mengelola server situs.

Selama tiga jam mereka diminta 'meningkatkan kemampuan mengeluarkan respons darurat', menurut salah satu peserta latihan seperti dikutip kantor berita Reuters, hari Jumat (04/08).
Kementerian Keamanan Publik menyebut latihan ini 'untuk meningkatkan keamanan luring selama pelaksanaan Kongres Partai yang ke-19 dan untuk mengatasi gangguan oleh situs-situs yang menyebarkan informasi yang berbahaya'.

Tujuan ini tercantum dalam dokumen luring yang dikatakan dikirim oleh unit polisi siber di Guangzhou. Seorang pejabat keamanan publik di Guangzhou melalui telepon membenarkan telah terjadi latihan namun ia menolak memberikan rincian lebih jauh.

Sejak berkuasa, Presiden Xi Jinping menguatkan kontrol internet, termasuk mengeluarkan aturan baru tentang sensor yang lebih katat dan meningkatkan pemantauan data.

Ini semua makin gencar menjelang kongres partai, yang antara lain dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi kekuasaan.

Dalam latihan hari Kamis, pusat-pusat data internet melakukan simulasi menutup situs-situs secara cepat dan melaporkan situs-situs ini ke polisi, yang mencakup memberi tahu kontak, alamat IP dan lokasi server.

Badan siber Cina menolak berkomentar dan meminta semua pertanyaan yang terkait dengan latihan hari Kamis diajukan ke pihak yang berwenang. Sementara itu, Kementerian Keamanan Publik menolak memberikan penjelasan.

Selain menggelar latihan menutup situs, beberapa hari lalu pemerintah di Beijing meminta Apple mencabut semua aplikasi VPN -yang bisa dipakai untuk mengakali sensor- dari toko aplikasi.

Kontrol yang ketat atas internet ini dikecam sejumlah pihak, termasuk bos Telegram, Pavel Durov, yang secara khusus menyebut Cina tak menghormati hak warga negara untuk mendapatkan kebebasan dan privasi ketika melakukan komunikasi luring. (bbcindonesia)