KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi

Petunjuk7.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah serta mengimplementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 

Kegiatan komisi anti rasuah yang digelar di Ruang Kenanga lantai tiga Kantor Gubernur Riau ini, Senin (22/4/19) merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantas korupsi terintegrasi tahun 2019 yang sudah digelar sebelumnya.

Yakni, Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen SDM Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi bersama Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution serta jajarab terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kita terus mendorong pemerintah daerah khususnya Pemprov Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Implementasi Manajemen SDM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/4/19).

Selain bidang tersebut, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan tim Koordinasi dan Wilayah (Korwil) KPK di Riau adalah mengptimalisasi dan menimplementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang endidikan dasar dan menengah, dan program Diklat Pemda se Provinsi Riau.

Kemudian monitoring dan evaluasi tindak lanjut program Kor Bicara supgah Sektor BUMD di Provinsi Riau. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.

Bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi para admin MCP dan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau.

KPK juga mengingatkan kembali tentang komitmen terkait dengan program-program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas tapi harus di check benar implementasinya.

Kemudian KPK dalam rangkaian kegiatan ini akan melakukan program terintegrasi dengan melibatkan beberapa tim di KPK. Pemprov diminta menyiapkan data dan pejabat terkait untuk hadir pada tiap tahapan monev.

Selain fokus pemprov, kegiatan monev pada minggu ini juga dilakukan di Dumai, Rokan Hilir, Pekanbaru, Pelalawan.

"Penekanan program korsup di tahun 2019, selain 8 program regular lanjutan 2018, ada 7 program yg hrs  fokus tahun ini, yaitu: Program Optimalisasi Penerimaan daerah, Pembenahan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan), Pengelolaan SDM pemda, Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam," papar Febri. (Rij/MCR).