Sekko Pekanbaru Ikuti Sosialisasi PermenPAN-RB No 19 & 20 Tahun 2018

Petunjuk7.com - Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs. H. Mohd Noer MBS SH MSi MH mengikuti acara sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 19 dan 20 tahun 2018 di Hotel Pangeran, Kamis (4/10).

Atas nama pemerintah, Sekko menyambut baik kehadiran PermenPAN-RB ini guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran yang merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi saat ini harus bersifat dinamis.

"Tidak sekadar membentuk struktur, tetapi harus mengelola proses dalam struktur tersebut, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan," ujar Sekko

Sementara, Sekretaris Kedeputian Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eddy Syahputra, dalam tersebut mengatakan peraturan ini terkait dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Permen PANRB No. 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

"Acara sosialisasi di Pekanbaru merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan, diikuti pejabat dari seluruh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota seluruh Sumatera, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Kegiatan serupa telah dilaksanakan di Jakarta, Bandung, dan Manado," katanya.

Eddy mengatakan, kelembagaan dan tatalaksana merupakan dua dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Keduanya memiliki kaitan yang erat.

"Organisasi pasti dipengaruhi oleh proses bisnisnya. Melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban, mengapa struktur organisasi harus dibentuk," ujarnya.

Tinjauan proses dalam struktur ini, dinilai merupakan langkah fundamental dalam menghadapi era digitalisasi, yakni pemerintahan berbasis elektronik (_e -government_). Namun, penerapan _e-government_ akan mubazir tanpa adanya pengelolaan proses bisnis yang memadai.

"Yang akan terjadi hanya pemborosan pembangunan infrastruktur teknologi informasi, dan penciptaan aplikasi yang duplikatif dan statis," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Asisten Dep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad juga mengatakan, sebenarnya sudah banyak instansi pemerintah yang melakukan evaluasi kelembagaan.

"Tetapi umumnya sekedar untuk kepentingan tertentu, misalnya demi meningkatkan tunjangan kinerja," ujarnya.

Ditambahkan, sebelum adanya Permen PANRB No. 20/2018 ini, evaluasi kelembagaan instansi pemerintah diatur dengan Permen PANRB No. 67/2011.

Bedanya, saat itu evaluasi kelembagaan belum diwajibkan. Dengan terbitnya Permen PANRB No. 20 ini, maka evaluasi wajib dilakukan minimal tiga tahun sekali.

Untuk itu, Yanuar mengajak seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan di instansi masing-masing. Hal itu penting untuk penyusunan profil kelembagaan instansi pemerintah, imbuhnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sehari ini diikuti lebih dari 200 peserta, juga turut menghadirkan Martinus Tukiran sebagai narasumber.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Indrawati Nasution. (R.Hermansyah/Kominfo).