Banyak Terima Keluhkan Warga Soal Bansos, Anggota DPR Karo Minta Bantuan Tepat Sasaran...

Petunjuk7.com - Soal bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo berupa sembako dan juga uang tunai senilai Rp600ribu per kepala keluarga atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600ribu setiap bulan selama tiga (3) bulan yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak virus corona dan tidak mampu mencari nafkah dengan optimal.

Harapan itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Dodi Sinuhaji kepada wartawan, Rabu 13/05/2020 siang terkait bantuan sosial yang ditujukan bagi warga yang datanya masuk sebagai penerima bantuan dari Lemerintah Kabupaten Karo.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari daerah pemilihan Kecamatan Berastagi, Simpang Empat dan Kecamatan Merdeka meminta Pemkab Karo  benar-benar melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

Tak hanya yang masuk kategori miskin, lanjutnya, namun pendataan juga menurutnya sudah seharusnya dilakukan kepada warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun juga dirumahkan oleh tempatnya bekerja.

Karen paparnya, mengingat adanya keluhan dari sejumlah warga yang menilai bantuan tidak tepat sasaran.

“Kami telah menerima keluhan bahwa yang tidak mampu justru luput dari perhatian. Padahal itu sebenarnya hak mereka,” ungkap Dodi Sinuhaji.

Malah menurut Wakil  dari Fraksi PDI-P ini, beberapa penerima bantuan tersebut justru dari kalangan mampu yang di rumahnya ada beberapa unit dan memiliki kendaraan bermotor.

"Sedangkan yang nyata terdampak corona, seperti yang dirumahkan dan di-PHK malah tidak dapat," beber Anggota DPRD Kabupaten Karo ini.

Anggota DPRD Kabupaten Karo ini juga mengimbau kepada warga Kabupaten Karo yang berhak menerima bantuan, namun tidak menerima haknya, dapat melaporkan langsung ke DPRD Kabupaten Karo  atau kepadanya

“Saya siap membantu warga Kabupaten Karo agar mendapatkan keadilan untuk mendapatkan bantuan santunan,” ketusnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai salah sasaran dalam penyaluran bantuan yang sudah seharusnya diberikan sesuai pendataan yang valid di lapangan.

"Terkait pendataan, rupanya memang masih banyak warga yang mengeluhkan tidak menerima. Padahal dari segi kemampuan seharusnya masuk sebagai penerima bantuan," terang Dodi Sinuhaji.

"Kurang aktifnya Ketua Rukun Tangga dan aparat lainnya di level yang paling dekat dengan masyarakat dalam melakukan pendataan, disinyalir salah satu penyebab tidak validnya sebagian data penerima bantuan dari Pemerintah Karo. Belum lagi permasalahan verifikasi data yang dinilai lamban sehingga banyak warga yang harap-harap cemas apakah akan mendapatkan bantuan atau tidak," tandas Dodi Sinuhaji. (KS).