Ratusan Pengungsi Desa Berastepu (Karo) Tuntut Jaminan Hidup

Petunjuk7.com - Ratusan pengungsi dari Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat  mendatangi kantor Bupati Karo, Kamis (5/7) menuntut Jaminan hidup (Jadup).

Pasalnya, beberapa bulan terakhir tidak lagi mendapatkan uang sewa rumah yang  mereka tempati.

Menurut Kepala Desa Berastepu, Gemuk Sitepu, beberapa tuntutan antara lain masyarakat menuntut pemerintah agar memberikan uang sewa rumah mereka yang sudah lama tidak dibayarkan, segera membangun hunian tetap di Desa Nang Belawan, Kecamatan Simpang Empat  dengan sarana  air bersih, listrik, jambur, pasar dan fasilitas lain MCK (Mandi, Cuci, Kakus).  

Sedangkan, Wakil Bupati Kabupaten Karo Cory S Sebayang menerima aksi damai masyarakat Desa Berastepu di ruang rapat Bupati Karo. Ia didampingi Sekda Terkelin Purba, Kepala Pelaksana BPBD Martin Sitepu, Asisten I Suang Karo-Karo, Kadis PU Paten Purba dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Karo.

"Terimakasih kepada masyarakat Desa Berastepu yang sudah datang ke kantor Bupati Karo dengan damai. Pemerintah Kabupaten Karo terus berusaha untuk menuntaskan permasalahan terdampak erupsi Gunung Sinabung. Kami tidak diam dan Bupati Karo pada sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan hak dari pada masyarakat Kabupaten Karo yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada masyarakat Desa Berastepu dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karo, karena semuanya ada aturannya.

Sekda  Karo Drs Kamperas Terkelin Purba MSi memerintahkan kepada Dinas Sosial agar segera membentuk tim untuk mempercepat proses pencairan dana Jaminan Hidup (Jadup) yang saat ini sudah bisa dicairkan kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Karo Ir Martin Sitepu menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui surat Bupati Karo  terkait pembayaran sewa rumah kepada masyarakat yang terkena relokasi mandiri, akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Pemkab Karo, para warga membubarkan diri dengan tertib dengan mendapat pengawalan dari personil Polres Karo. 

Mensos Realisasi

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham merealisasi pencairan bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo pada pertengahan bulan ini.

Menurut rencana bantuan Jadup tersebut akan diserahkan langsung oleh Mensos.

"Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang mengungsi, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan jaminan hidup. Bantuan jaminan hidup tersebut merupakan tambahan lauk pauk," kata Menteri Sosial Idrus Marham melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Harry Hikmat kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana di ruang kerja Kementerian Sosial Jakarta, Rabu (4/7).

"Bila tidak ada halangan, direncanakan Menteri Sosial akan datang ke Kabupaten Karo, untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengungsi. Direncanakan, Rabu 12 Juli ini," ujar Harry Hikmat kepada Bupati Karo.

Selain itu juga disampaikan Harry Hikmat bahwa pemerintah akan terus memperhatikan dan memastikan bantuan bagi warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

"Itu bukti bahwa pemerintah hadir dalam setiap masalah yang dihadapi masyarakat," katanya.

Dalam kunjungan kordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial terkait sejumlah masalah pengungsi seperti jaminan hidup (jadup) dan persiapan relokasi tahap tiga, Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo Benyamin Sukatendel SE MM.

Dijelaskannya, masalah jadup pengungsi sudah selesai. Direncanakan Rabu depan (12/7), sudah cair dan kemungkinan diserahkan oleh Menteri Sosial.

"Menyangkut persiapan relokasi tahap ke tiga, ditargetkan tahun ini, paling tidak bulan Oktober sudah selesai pembersihan lahan seluas 480 hektare untuk lahan pertanian pengungsi," ujarnya.

"Dalam tahap ketiga, relokasi sisa dari semua pengungsi kurang lebih berjumlah 1.655 KK. Pada kesempatan ini, sudah terjadi komitmen berkaitan dengan izin antara Pemprov Sumut, Kabupaten Karo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan dilaksanakan secepat-cepatnya di Siosar dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 480 hektar," ujar Bupati Karo.

Sementara tahap kedua untuk 1.682 KK dan tambahan 181 KK dilakukan relokasi mandiri di 14 lokasi hamparan lahan yang ditargetkan selesai secepatnya. Progresnya sekarang sudah lebih dari 90 persen.

" Relokasi tahap ke dua, berbeda dengan relokasi tahap pertama dan ketiga. Pengungsi diberikan uang untuk membangun rumah dan membeli lahan pertanian, semuanya dikerjakan secara mandiri sesuai keinginan pengungsi," ungkap Bupati Terkelin Brahmana.

"Tahap ketiga akan menampung 1.655 KK dan ditargetkan selesai pada akhir 2018. Relokasi lahan pemukiman juga digunakan sebagai lahan pertanian. Masing-masing kepala keluarga menerima 1/2 hektare lahan, sekarang sudah dimulai pendataan dan pembersihan lahan di Siosar," tutur Terkelin.

Sumber:Hariansib.co